10 Maret Masa TDB Berakhir, Menko PMK Minta Pemda Mempercepat Proses Validasi Data Pengungsi Sumbar

10 Maret Masa TDB Berakhir, Menko PMK Minta Pemda Mempercepat Proses Validasi Data Pengungsi Sumbar
10 Maret Masa TDB Berakhir, Menko PMK Minta Pemda Mempercepat Proses Validasi Data Pengungsi Sumbar

satunusantaranews, Sumbar - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta kepada pemerintah daerah dan juga para pihak terkait agar dapat segera mempercepat proses validasi data pengungsi terdampak bencana gempa bumi di Sumatra Barat (Sumbar). Mengingat masa tanggap darurat bencana ini akan berakhir pada 10 Maret mendatang.

“Perlu segera dilakukan percepatan data validasi pengungsi. Ini kaitannya dengan bantuan-bantuan yang akan diberikan kepada mereka (pengungsi), termasuk uang tunggu,” ujar Muhadjir usai melakukan peninjauan lokasi terdampak bencana di Pasaman Barat dan Pasaman, Sumbar (03/03).

Menko PMK menjelaskan, para pengungsi akan mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa uang tunggu. Bantuan uang sebesar Rp.500 ribu per kepala keluarga (KK) per bulan itu diberikan selama berada di hunian sementara sambil menunggu nantinya hunian tetap akan kembali dibangun.

“Percepatan pendataan kerusakan infrastruktur termasuk fasilitas umum juga sangat dibutuhkan. Dengan begitu kita harapkan tanggal 10 Maret, akhir dari batas tahap tanggap bencana itu selesai, data-data ini sudah final agar tahap selanjutnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bisa dilakukan secepat mungkin,” ujarnya.

Menko PMK menilai pelaksanaan tanggap darurat mulai dari pencarian dan pertolongan terhadap korban, pemenuhan kebutuhan  dasar pengungsi, penanganan kesehatan, dan pemulihan dini sudah berjalan baik.

Terkait sarana untuk kebersihan, sanitasi, dan MCK di tempat pengungsian yang masih belum tercukupi, Menko PMK menyampaikan bahwa dirinya sudah meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera menyiapkan.

“Di samping tentu saja ada bantuan-bantuan dari instansi. Mungkin saja termasuk TNI/Polri, kalau ada MCK mobile yang bisa ditarik untuk mendukung kebutuhan MCK di tempat-tempat pengungsi, agar segera dikirim. Insyaallah nanti malam tim dari Kementerian PUPR sudah akan datang ke sini untuk mendata kebutuhan-kebutuhan MCK karena ini memang sangat mendesak,” ujarnya.

Muhadjir juga meminta jajaran terkait untuk memastikan agar kebutuhan dasar para pengungsi dapat terpenuhi dengan baik.

“Saya mohon juga ada kepastian-kepastian kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Tadi di beberapa lokasi saya lihat sudah cukup bahkan berlebih, hanya distribusinya saja yang perlu disinkronkan,” ujarnya.

Menutup keterangan persnya, Menko PMK menekankan agar dalam situasi pascabencana anak-anak yang menjadi korban harus dipastikan tetap mengenyam pendidikan. Meskipun berada di pengungsian namun proses pembelajaran diharapkan bisa berjalan lancar dan terfasilitasi dengan baik.

“Nanti tahapnya untuk anak-anak ini tentu saja didata. Sekolahnya di mana, kondisi sekolahnya gimana, rusak berat atau rusak ringan, masih bisa digunakan atau tidak untuk tatap muka. Kalau sudah tidak bisa digunakan nanti akan dipasang tenda,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 dengan kedalaman 10 kilometer mengguncang wilayah Sumbar, Jumat (25/02) dengan titik episenter gempa berada di Pasaman. Gempa juga dirasakan lima kabupaten lain yang turut terdampak dan sampai saat ini masih seringkali terjadi gempa susulan namun dengan kekuatan magnitudo yang lebih lemah.

Adapun data total korban per 2 Maret 2022 pukul 21.00 WIB adalah sebanyak 13 orang meninggal dunia, 29 orang luka berat, 86 orang luka ringan, dan 15.553 jiwa mengungsi. Sementara infrastruktur terdampak adalah sebanyak 3.094 yang rumah rusak, 29 rumah ibadah, 33 sekolah, 10 fasilitas layanan kesehatan, dan 5 perkantoran.

Baca Juga