satunusantaranews – Jakarta. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(LHK), Siti Nurbaya didampingi Sekjen LHK, Bambang Hendroyono, Plt
Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (DASHL)
Hudoyo, dan Kepala Badan P2SDM Helmi Basalamah, bersama anggota Komisi
IV DPR RI, Sutrisno, melakukan kunjungan lapangan ke Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH) Majalengka, Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Pancur,
Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Sabtu (4/7). Kunjungan ini merupakan
peninjauan sekaligus supervisi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(RHL) pada kawasan tersebut.
“Saya sangat mengapresiasi program-program KLHK yang memberdayakan
masyarakat. Program KLHK sangat baik dan direspon masyarakat. Dan saya
menyaksikan bahwa program KLHK dimasa Covid -19 telah berjalan di
masyarakat, seperti Bank Pesona yang memberdayakan masyarakat. Jika
rakyat diberdayakan, saya yakin hutan akan dijaga masyarakat, saya
mendukung program Bank Pesona untuk diperluas,” papar Sutrisno. Menteri
dan Anggota DPR Komisi IV tersebut menerima laporan tentang pelaksanaan
program RHL di lapangan.
Sutrisno menambahkan, jika selama 10 tahun menjadi Bupati Majalengka
sebelum menjadi Anggota DPR RI, dirinya mengenal kawasan di sekitar
lokasi kunjungan ini terkenal wilayah yang berbatu dan belum tertata
secara baik. Bahkan sebagai hutan lindung masyarakat tidak dapat
menyentuh.
“Majalengka secara umum mempunyai lokasi-lokasi yang strategis
dikembangkan untuk wisata alam. Dia mengapresiasi kebijakan Presiden
Jokowi yang memberikan akses kepada masyarakat untuk pemanfaatan
hutan,” tambah Sutrisno.
Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas
dukungan komisi IV DPR untuk kerja KLHK. Menteri Siti pun meminta kepada
jajarannya agar semakin meningkatkan keberhasilan upaya rehabilitasi
lahan dengan melibatkan masyarakat. “Masyarakat harus diberikan
keuntungan secara ekonomi dari menanam pohon,” ujarnya.
Menteri Siti Nurbaya menjelaskan, saat ini pemerintah sedang
menyelesaikan peraturan terkait Nilai Ekonomi Karbon dengan beberapa
kementerian/lembaga lainnya. “Kegiatan RHL ini ada aspek ekonominya,
yaitu dari karbon. Masyarakat harus diberi tahu menanam pohon bisa
mendapat keuntungan ekonomi dari karbon, KLHK harus selalu hadir untuk
masyarakat di dalam dan sekitar hutan”, tegasnya.
Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini, hingga masa transisi menuju akhir
Covid-19, kegiatan RHL dapat menjadi sarana kerja masyarakat, sehingga
bisa mendapatkan penghasilan. RHL yang dilakukan melalui vegetatif,
penanaman pohon atau melalui kegiatan konstruksi sederhana bangunan
konservasi tanah dan air, seperti dam penahan juga gully plug sebagai
penjagaan tebing dari longsor dan erosi besar.
Atasi Lahan Kritis Plt. Direktur Jenderal PDASHL Hudoyo menyatakan bahwa
upaya RHL terus dilakukan oleh KLHK. Upaya RHL di Pulau Jawa yang telah
dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2015-2019 adalah seluas 354.183
Ha, yang terdiri dari RHL di dalam kawasan hutan (lindung dan
konservasi) seluas 79.667 Ha, dan RHL insentif di luar kawasan hutan
seluas 274.515 Ha, melalui kegiatan KBR sebanyak 2.407 unit (78,8 juta
batang), KBD sebanyak 57 unit (3,4 juta batang), serta bibit dari
persemaian permanen sebanyak 60,4 juta batang, dan bibit produktif
sebanyak 5,1juta batang.
Upaya menangani lahan kritis ini akan sangat berpengaruh terhadap
menguatnya daya dukung DAS dan mengurangi kejadian bencana
hidrometeorologi. Sedangkan upaya pemulihan lahan kritis di Pulau Jawa
mendesak untuk dilaksanakan, baik dilakukan secara fisik melalui
kegiatan RHL dan pembuatan bangunan sipil teknis, maupun dengan
membangun kesadaran dan peran masyarakat, pemerintah daerah dan swasta.
“Upaya RHL ini juga terbukti dapat menyerap tenaga kerja.
Kegiatan-kegiatan dalam upaya pemulihan lahan kritis tahun 2020 di
BPDASHL se-Jawa akan menyerap sebanyak 1,38 juta HOK dengan nilai
sebesar Rp.110,9 miliar. Nilai tersebut akan menjadi penerimaan langsung
bagi masyarakat sekitar lokasi kegiatan,” ujar Hudoyo.
Beberapa kegiatan RHL KLHK juga dilakukan untuk mendukung program
pembangunan prioritas diantaranya seperti penghijauan di Destinasi
wisata Borobudur dan New Yogya Airport International, Kulonprogo.
Kemudian terkait potensi ekowisata di Kabupaten Majalengka seperti yang
diminta oleh Anggota DPR RI Sutrisno dalam paparannya, agar lebih
dikembangkan lagi. Menteri Siti menyatakan dirinya sangat setuju, bahkan
di saat masa transisi PSBB ini dirinya telah menyetujui untuk pembukaan
29 kawasan wisata konservasi (taman nasional, taman suaka alam, dan
suaka margasatwa) secara bertahap di seluruh Indonesia dengan tetap
memperhatikan protokol kesehatan bagi para wisatawan yang berkunjung.
Dalam kunjungan kerja tersebut, hadir Sekjen KLHK, Kepala BP2SDM, Plt
Dirjen PDASHL, Kepala Biro Humas KLHK, Direktur Perbenihan, Kepala BPDAS
se-Jawa, Kepala BBKSDA Jabar, perwakilan Dinas Kehutanan Jabar,
perwakilan Perum Perhutani, dan perwakilan kelompok tani hutan. (Ray/foto dok KLHK)
Leave a Comment