Dubes RRT Ajak Perkuat Hubungan Antar Parlemen Kedua Negara

satunusantaranews, Jakarta - Setelah penandatanganan hubungan bilateral Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tahun 1990, hubungan dan kerja sama kedua negara di berbagai bidang berkembang pesat. Demikian salah satu kesimpulan Pertemuan antara BKSP, DPD RI dengan Duta Besar RRT untuk Indonesia, Kamis(28/1).

Pertemuan berlangsung secara virtual dan dihadiri oleh Wakil Ketua III DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, dan anggota BKSP DPD RI yang mewakili 34 provinsi di Indonesia.

Ketua BKSP DPD RI, Gusti Farid Hasan menyampaikan bahwa reformasi ekonomi pada tahun 80-an telah menjadikan RRT sebagai kekuatan perdagangan utama dunia bersama Amerika Serikat saat ini, dan arena kedekatan wilayah perdagangan kedua negara juga relatif lebih mudah.

Volume perdagangan Indonesia dan RRT pada tahun 2020 relatif stabil walaupun dilanda pandemi COVID-19. Investasi RRT juga terus masuk, sebagai contoh sekira 61 persen realisasi investasi di Sulawesi Tengah berasal dari investor RRT pada tahun 2020.

“Tiongkok dengan pertumbuhan ekonominya yang luar biasa menjadi salah satu mitra paling strategis Indonesia. Saya sendiri sebelum menjadi anggota DPD RI, sebagai pengusaha, yang hampir setiap bulan terbang ke Tiongkok, merasakan sendiri bagaimana Tiongkok adalah mitra bisnis yang luar biasa,” kata Wakil Ketua III DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin.

Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar RRT mengajak DPD RI untuk mengembangkan kerja sama antar parlemen dan antar daerah.

Ajakan tersebut disambut dengan antusias oleh pihak BKSP DPD RI. “Sekira 15.000 siswa Indonesia bersekolah di RRT saat ini, sementara turis RRT ke Indonesia cukup besar sebelum pandemi, ini menunjukkan interaksi pada level warga negara sudah cukup besar,” kata Wa Ode Rabia Al Adawia, Wakil Ketua BKSP DPD RI.

Penguatan hubungan internasional bersifat dinamis sehingga pelibatan parlemen diperlukan untuk memperinci pencapaian diplomasi politik dan ekonomi kedua negara tersebut.

Senada dengan hal itu, BKSP DPD RI berpandangan aspek kerja sama daerah dapat menjadi salah satu isu pengembangan kerja sama kedua negara.

“Kerja sama investasi, pariwisata, perdagangan, dan lain-lain perlu didorong untuk penguatan daerah, karena pada akhirnya kerja sama antar parlemen dan antar daerah kedua negara, harus bermanfaat bagi rakyat di daerah,” kata Wakil Ketua BKSP DPD RI, Tb. M. Ali Ridho.

Dalam pertemuan tersebut beberapa anggota BKSP DPD RI menyampaikan berbagai pertanyaan langsung kepada RRT terkait hubungan kedua negara.

Ke semua pertanyaan dijawab secara langsung oleh Duta Besar Y.M. Xiao Qian. Terkait, kasus sengketa usaha, pihak Kedutaan Besar meminta detail permasalahan yang dimaksud.

Mengenai kerja sama perikanan di Aceh pihak Kedutaan Besar RRT berharap adanya perbaikan kebijakan dan dialog terkait kerja sama perikanan yang terhenti pada periode sebelumnya.

Terkait vaksin, Dubes RRT menyatakan bahwa vaksin Sinovac yang dikembangkan bersama PT Biopharma telah melewati uji klinis tahap 1 hingga ke 3, sehingga aman digunakan.

Secara keseluruhan Pimpinan DPD RI dan BKSP DPD RI menyampaikan apresiasi dan keinginannya untuk melakukan tindak lanjut pertemuan, dengan menjajaki pembahasan MoU dengan Kongres Nasional Rakyat. Juga dengan Konferensi Konsultasi Politik Rakyat Tiongkok, maupun dengan mitra lainnya yang berpotensi memajukan kerja sama yang saling menguntungkan.

.