DPR Desak Pemerintah Beri Izin Penelitian Vaksin Nusantara

satunusantaranews, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera memikirkan alternatif pengadaan vaksin bagi kebutuhan nasional. Hal ini perlu disegerakan mengingat adanya rencana embargo vaksin dari beberapa negara produsen.

Dengan adanya embargo tersebut, dikhawatirkan akan mengganggu kelanjutan dan kelancaran pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia. "Vaksin ini adalah kebutuhan mendesak. Selain penerapan protokol kesehatan,vaksinasi dinilai sebagai salah satu solusi dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Karena itu, pemerintah wajib menyediakan vaksin bagi 70 persen masyarakat yang menjadi target sasaran,”tegas Saleh (28/03).

Saleh memaparkan, dari skema yang ada,Indonesia dinyatakan membutuhkan 420 juta dosis vaksin untuk memenuhi kebutuhan 181,5 juta warga Indonesia. Sejatinya,jumlah yang sangat besar ini tentu tidak cukup jika hanya mengandalkan satu produsen saja.

Dalam konteks itu,Ia mendesak Pemerintah dan lembaga terkait untuk memprioritaskan pengadaan vaksin buatan dalam negeri yakni Vaksin Nusantara yang diprakarsai oleh Dokter Terawan.

Pasalnya, vaksin karya anak bangsa tersebut dinilainya tidak kalah dengan vaksin impor. Bahkan,lanjut Saleh, menurut para penelitinya, untuk hal-hal tertentu,Vaksin Nusantara lebih baik dari vaksin impor.

Namun anehnya,Vaksin Nusantara sampai hari ini belum mendapat izin untuk melanjutkan uji klinis tahap kedua. Padahal,jika diberi izin, diperkirakan sudah bisa produksi pada bulan Juli yang akan datang.

"Kalau produk dalam negeri, Vaksin Nusantara lebih maju dari Vaksin Merah Putih lainnya. Sebab, sudah memasuki uji klinis tahap kedua. Sementara, Vaksin Merah Putih lainnya diperkirakan baru bisa uji klinis pada akhir tahun 2022. Tidak salah, jika kemudian banyak masyarakat yang berharap pada Vaksin Nusantara,” kata Ketua Fraksi PAN itu.

Untuk itu,dirinya meminta agar Kementerian Kesehatan, BPOM, peneliti, sponsor, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian Vaksin Nusantara dapat duduk bersama. Harus dicarikan formulasi yang tepat untuk menyamakan perbedaan persepsi dan pandangan terkait penelitian yang dilaksanakan, ujarnya. Dengan begitu, penelitian Vaksin Nusantara ini bisa segera dilanjutkan.

"Pemerintah tidak bisa tinggal diam. Di tengah isu embargo saat ini,campur tangan pemerintah menjadi faktor penentu. Jangan biarkan negara lain mendahului kita dalam penelitian vaksin dentritik seperti ini. Indonesia harus mandiri dan berdaulat dalam rangka melindungi kesehatan warga masyarakat,” pungkas Saleh.