Ketum AHY : Lawan Kebohongan KSP Moeldoko terhadap Demokrat

satunusantaranews, Jakarta - Partai Demokrat, bersama segenap pimpinan dan pengurus DPP Partai Demokrat untuk kembali menguak kebenaran, sekaligus melawan kebohongan dan tuduhan keji KSP Moeldoko dan kubunya terhadap Partai Demokrat.

Akhir-akhir ini, empati dan dukungan terus mengalir kepada Partai Demokrat, dari para tokoh, serta masyarakat luas. Dimana sebagian pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat yang sah berasal dari sejumlah partai politik, artinya bukan hanya kader Partai Demokrat saja.

Pada kesempatan ini akan melaporkan perkembangan situasi di tubuh Partai Demokrat kepada seluruh kader, simpatisan, dan juga masyarakat Indonesia, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik; karena pada dasarnya, Partai Demokrat,  partai yang terbuka. Tidak ada yang disembunyikan.

Partai Demokrat masih sangat solid dibawah kepemimpinan AHY. Pasca laporan kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 8 Maret 2021 yang lalu.

Artinya, seluruh kader juga semakin kompak, semakin berani, dan semakin siap melawan siapapun yang mengancam, dan ingin merebut apa yang kami miliki.

Kecuali saudara Jhoni Allen Marbun, salah satu dalang utama GPK-PD, yang telah diberhentikan dari partai dengan tidak hormat, dan tengah diproses Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPR RI.

Mereka semua solid dan setia bersama Partai Demokrat dibawah kepemimpinan Ketua Umum yang sah, Agus Harimurti Yudhoyono.

Kami juga berterima kasih telah diberikan ruang dan waktu untuk menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah. Bertemu Menkopolhukam. Komunikasi ini penting untuk mencegah terjadinya salah persepsi dalam pemberitaan di media massa, maupun percakapan publik di media sosial.

Proses komunikasi juga berjaian dengan baik; tanpa saling intervensi dalam bentuk apapun.

Saat ini, Partai Demokrat tengah menunggu sikap dan putusan pihak pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham, untuk merespons apa yang dinamakan Kongres Luar Biasa (KLB), yang ilegal dan inkonstitusional itu.

Selanjutnya, merespons manuver politik yang dilakukan kubu KSP Moeldoko terkait konferensi pers di Hambalang, dan pernyataan KSP Moeldoko di akun media sosialnya, perlu diberikan penjelasan sebagai berikut.

Pertama, ada upaya dari kubu KSP Moeldoko untuk mendegradasi Partai Demokrat dengan mengangkat isu Hambalang, setelah kubu KSP Moeldoko tidak mampu menunjukkan legalitas penyelenggaraan KLB, yang nyata-nyata adalah perbuatan melawan hukum.

Kedua, ada upaya KSP Moeldoko untuk mendiskreditkan Partai Demokrat dengan isu pertentangan ideologi menuju Pemilu 2024. Kami semua bertanya: Pertentangan ideologi seperti apa yang KSP Moeldoko maksudkan? KSP Moeldoko harus menjawab pertanyaan mendasar ini, agar tidak menyulut kemarahan kader dan simpatisan Partai Demokrat yang semakin besar.

Kami berkesimpulan, upaya-upaya KSP Moeldoko dan kubunya untuk membangun citra buruk Partai Demokrat, dengan berbagai cara ini, bertujuan agar KSP Moeldoko mendapatkan pembenaran untuk tampil sebagai penyelamat. Ini adalah lagu lama, yang mudah sebenarnya, dan makin menunjukkan bahwa KSP Moeldoko dan gerombolannya, tidak punya alasan yang fundamental, dan telah keluar dari akal sehat.

Dan merespons apa yang disampaikan para pelaku GPK-PD yang terus mendiskreditkan Partai Demokrat dan kader-kadernya, kami menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

Pertama, pernyataan yang mendiskreditkan Partai Demokrat tersebut tidak memuiliki kebenaran dan tidak akurat, juga tidak ada kaitannya dengan gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan PD. Justru yang menjadi perhatian masyarakat luas saat ini Gerakan KLB yang melawan hukum itu sendiri, yang justru tidak bisa dijelaskan, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para pelaku GPK-PD.

Menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan Partai Demokrat di masa lalu, termasuk kasus-kasus hukum yang mengait kepada sejumlah kader Partai Demokrat waktu itu, telah dilakukan penegakan hukum secara kredibel; dan sebagai konsekuensinya, ada seyjmlah oknum mantan kader yang telah mendapatkan sanksi hukum.

Dalam proses itu, meskipun kepala pemerintahan saat itu berasal dari Partai Demokrat, dan Partai Demokrat juga berada dalam pemerintahan, proses penegakan hukum tersebut dihormati dan tidak ada intervensi yang dilakukan. Dengan demikian, permasalahan penegakan hukum yang sudah selesai itu, sangat tidak relevan kalau diangkat-angkat lagi, apalagi secara politik.

Justru pada 7 tahun terakhir ini, Partai Demmokrat terus melakukan konsolidas! dan pembenahan internal partai, termasuk tindakan pencegahan atas penyimpangan atau pelanggaran hukum. Tindakan konsolidasi dan pembenahan ini, yang dijalankan secara serius, telah menunjukkan hasil yang nyata.

Kedua, terkait tudingan KSP Moeldoko bahwa ada tarikan ideologis di tubuh Partai Demokrat. Kami tegaskan, bahwa ideologi Partai Demokrat adalah Pancasila. Partai Demokrat juga menjunjung tinggi kebhinekaan atau pluralisme. Ini sudah final. Harga mati, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. ESekali lagi, KSP Moeldoko harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan ‘tarikan ideologis’ di Partai Demokrat. Jika yang KSP Moefdoko maksudkan adalah masalah radikalisme; Justru Parta: Demokrat, dengan asas Nasionalis-Reliqius, menolak ideologi radikal tumbuh-berkembang di Indonesia.

Tidak ada ruang bagi ideologi radikal (baik kiri, maupun kanan) di tubuh Partai Demokrat. Partai Demokrat juga konsisten, lantang menolak eksploitasi politik identitas, termasuk upaya-upaya membenturkan antara Pancasila dengan agama tertentu; yang itu semua hanya akan memecah belah bangsa.

Gubernur Aceh dan Gubernur Papua, yang merupakan kader utama Partai Demokrat, menjadi contoh konkret, bagaimana implementasi Pancasila dan kebhinekaan dalam organisasi Partai Demokrat.

KSP Moeldoko harus bertanggung jawab atas pernyataannya, karena pernyataan KSP Moeldoko ini menyakiti perasaan para penggagas dan pendiri, serta seluruh kader dan konstituen Partai Demokrat dimanapun berada.

Kami juga patut bertanya, apa sebenarnya tdeologi yang dianut oleh KSP Moeldoko? Apakah ideologi yang sifatnya memecah belah, melaiui fitnah keji, yang tidak bertanggungjawab?

Setelah lebih dari tiga minggu tidak bersuara, KSP Moeldoko akan mengeluarkan argumen yang bernas, ternyata cuma pernyataan bohong lagi, dan bohong lagi; bahkan seolah menghasut dengan pernyataannya soal pertentangan ideologi.

Kebohongan kubu KSP Moeldoko sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Bahkan sejak awal, seluruh kader Demokrat yakin bahwa KSP Moeldoko tidak mempedulikan etka dan nilai-nilai moral yang kita pedomani sebagai bangsa yang beradab, apalagi nilai-nilai etika keperwiraan dan keprajuritan.

Namun kini, para kader Demokrat dan juga masyarakat luas, mempertanyakan (mohon maaf) kapasitas KSP Moeldoko; bagaimana mungkin pejabat tinggi negara mengambil keputusan secara serampangan, gegabah, emosional dan jauh dari akal sehat.

Konstitusi Partai Demokrat, yaitu AD/ART tahun 2020 yang telah disahkan oleh Pemerintah, menyatakan bahwa untuk sahnya penyelengqgaraan KLB, harus atas permintaan paling tidak 2/3 dari 34 Ketua DPD dan 1/2 dari 514 Ketua DPC sebagai pemegang hak suara yang sah.

Sementara faktanya, persyaratan tersebut sama sekali tidak dipenuhi. Lalu, bagaimana mungkin KSP Moeldoko merasa bahwa KLB Deli Serdang itu sah dan legitimate sehingga menerima dan mengklaim dirinya didaulat sebagai Ketua Umum? Padahal kumpulan orang-orang yang hadir di Deli Serdang tidak lebih dari gerombolan yang sedang melakukan perbuatan melawan hukum.

Ini artinya, KSP Moeldoko bohong lagi. Jangan sampai karena merasa terpojok oleh perbuatannya sendiri, dan juga terperangkap atas kebohongan awal (bahwa dia tidak terlibat dalam gerakan pendongkelan kepemimpinan Partai) Demokrat yang sah), kemudian ke depan, KSP Moeidoko dengan pengikut-pengikutnya memproduksi lagi kebohongan-kebohongan baru. Menjadi “mesin” yang memproduksi fitnah, hoax dan adu domba.

Di sisi lain; jika KSP Moeldoko menyangkal kebohongan-kebohongannya itu, maka ia harus mengakui bahwa ia telah tertipu oleh para makelar politik. Pertanyaannya, beranikah KSP Moeldoko mengakui hal ini? Mengakui pernah atau tertipu dengan makelar politik ini?

Sebagaimana yang telah disampaikan, pintu maaf selalu ada untuk KSP Moeldoko, meskipun para kader dan simpatisan Partai Demokrat sangat marah dan kecewa dengan ulah KSP Moeldoko yang telah membegal Demokrat dan merusak demokrasi.

Tapi nampaknya, KSP Moeldoko dan kubunya sama sekali tidak menunjukkan penyesalannya; justru terus sibuk melontarkan kebohongan demi kebohongan baru, untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang sesungguhnya, yaitu: pembegalan dan perampokan terhadap kedaulatan Partai Demokrat, dan perusakan terhadap demokrasi di negeri ini.

Akhirnya, bahwa sebenarnya, Partai Demokrat ingin bisa kembali fokus pada soal-soal kebangsaan lainnya, terutama yang menyangkut masalah kesehatan dan ekonomi rakyat. Tapi, menyelamatkan demokrasi dan mendapatkan keadilan yang sejati, adalah sesuatu yang juga sangat serius, dan fundamental.

Namun, tidak ada maksud kami untuk memperpanjang atau memperkeruh situasi yang ada. Karena faktanya, kubu KSP Moeldoko masih terus melakukan manuver polttik, menghasut, mengadu domba, melempar fitnah, dan mendiskreditkan Partai Demokrat.

Artikel Lainnya: AHY Sindir Moeldoko Tiga Minggu Diam Saat Bersuara Ternyata Bohong