Jelang Nataru, Stok Bapok Aman, Perkuat Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

satunusantaranews, Bandung – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan stok barang kebutuhan pokok (bapok) dalam kondisi sangat aman hingga rata-rata lebih dari 1,5 bulan ke depan. Karena itu meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna menghadapi potensi kenaikan permintaan menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

Demikian disampaikan Mendag Lutfi saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 di Bandung, Jawa Barat (15/11). Rakornas dihadiri 34 kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota yang bertanggung jawab tentang perdagangan serta perwakilan kementerian/lembaga terkait secara hibrid.

“Rakornas digelar untuk memastikan stok seluruh barang kebutuhan pokok cukup dan harganya terjangkau menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Berdasarkan data dari 34 provinsi dan pelaku usaha barang kebutuhan pokok, dilaporkan bahwa stok dan pasokan seluruh komoditas barang kebutuhan pokok mencukupi dan harganya stabil. Hanya beberapa komoditas yang harganya naik,” tegas Mendag Lutfi.

Perkembangan harga bapok, masih dalam koridor yang tepat. Harga sebagian besar bapok dalam kondisi stabil. Hanya ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan yaitu minyak goreng, cabai, dan telur ayam.

Kenaikan harga minyak goreng disebabkan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dunia yang meningkat signifikan sebesar 52,23 persen dibanding November tahun lalu. Kenaikan harga cabai disebabkan oleh mulai berkurangnya pasokan karena musim panen raya mulai memasuki fase akhir. Sementara itu, kenaikan harga telur ayam merupakan koreksi harga menuju ke harga normal setelah sempat anjlok beberapa waktu yang lalu.

Mendag Lutfi menekankan pentingnya dukungan dan sinergi dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam upaya stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok serta menjaga agar ekonomi tetap tumbuh selama pandemi.

Dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan harga bapok stabil dan pasokan cukup serta menjaga kenyamanan berbelanja agar kegiatan ekonomi tetap berjalan normal. Kemendag juga meminta pemerintah daerah untuk memastikan penerapan protokol kesehatan di pusat kegiatan ekonomi dijalankan dengan baik, jelas Mendag.

Dukungan tersebut untuk memastikan stok bapok mencukupi dan terjangkau; memastikan pasar rakyat dan pusat perbelanjaan beroperasi dengan prokes; dan mendorong percepatan vaksinasi di pasar rakyat dan pusat perbelanjaan.

Selain itu, mengawal kelancaran distribusi bapok ke pasar-pasar di wilayah masing-masing, melakukan komunikasi yang intens dengan media untuk menjaga psikologis masyarakat tetap kondusif, dan melaksanakan operasi pasar untuk memberikan akses pangan murah bagi masyarakat.

Turut hadir perwakilan dari Kementerian Perhubungan dan Satgas Pangan Kepolisian RI. Rakornas juga dihadiri perwakilan asosiasi bapok yang meliputi Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI), Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI), dan Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi). Selanjutnya perwakilan dari Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU), Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI), Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), serta Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi).

Disamping hadir pula perwakilan dari Asosiasi Gula Indonesia (AGI), Asosiasi Pedagang Gula Indonesia (APGI), Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTTI), Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo), Asosiasi Pengusaha Pengolah dan Pengguna Daging Skala Kecil dan Rumah Tangga (Asperdata), serta Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo). Selanjutnya perwakilan Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) dan Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo).

Mendag pun meminta pelaku usaha untuk menjaga harga pada tingkat wajar sesuai dengan harga acuan yang ditetapkan pemerintah dan tidak menimbun barang dalam rangka spekulasi menjelang dan pada saat periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Mendag juga meminta dukungan pelaku usaha berupa antisipasi penyediaan pasokan menjelang Natal dan Tahun Baru, baik dari sisi jumlah maupun ketepatan waktu pendistribusian barang.

“Pelaku usaha juga diharapkan dapat membantu merealisasikan penugasan untuk pemenuhan pasokan yang diberikan pemerintah serta penyelenggaran pasar murah baik melalui tanggung jawab social perusahaan (corporate social responsibility/CSR) atau mekanisme lain sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Mendag.

Mendag Lutfi mengatakan, pemerintah dan seluruh masyarakat perlu mewaspadai potensi munculnya gelombang ke-III Covid-19. Di beberapa negara seperti Singapura, Jerman, Tiongkok, dan Malaysia, mulai terjadi lonjakan kasus Covid-19. Bahkan dilaporkan varian Delta Plus AY 4.2 yang diklaim memiliki daya infeksi lebih tinggi dibanding varian lain sudah masuk Malaysia.

Oleh karena itu, Kemendag mendorong penerapan protokol kesehatan secara ketat tetap dijalankan di mana pun, termasuk ketika berbelanja di pasar,” jelas Mendag Lutfi.

Pada kuartal III-2021, ekonomi tumbuh sebesar 3,51 persen (yoy) atau sedikit melambat dibanding kuartal II-2021 yang tumbuh sebesar 7,07 persen (yoy). Diharapkan pertumbuhan ekonomi pada 2022 dapat mencapai 5,2 persen sesuai yang ditargetkan. Untuk mendorong ekonomi tetap tumbuh, Mendag menyatakan, perlu kerja sama semua pihak untuk tetap menegakkan prokes.

“Demi kenyamanan berbelanja di pasar dan pusat perbelanjaan serta menjaga pertumbuhan ekonomi pada kuartal depan, semua pihak diharapkan tetap konsisten dalam menerapkan prokes di mana pun,” tutur Mendag Lutfi.

Untuk memastikan hal itu, Kemendag mengatur aktivitas perbelanjaan di mal dan pusat perbelanjaan dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Sejauh ini, penerapan aplikasi PeduliLindungi di mal dan pusat perbelanjaan berjalan dengan baik dengan tingkat kepatuhan mencapai lebih dari 90 persen. Hal ini sesuai dengan temuan perwakilan APPBI tentang pelaksanaan penggunaan PeduliLindungi di lapangan.

Sisanya masih belum mematuhi sejumlah aturan yang ditetapkan. Pertama, penggunaan sertifikat vaksin secara manual. Kedua, petugas mal tidak memeriksa notifikasi di PeduliLindungi setelah pengunjung memindai kode QR. Ketiga, penggunaan satu akun PeduliLindungi untuk pengunjung kelompok.

Untuk itu, Mendag berharap agar semua pihak menjaga komitmen tersebut, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru agar tidak ada lagi penutupan mal seperti beberapa waktu lalu. Jika masyarakat dan pelaku usaha mematuhi dan menaati aturan yang berlaku, diharapkan dapat terus meminimalisasi penularan Covid-19 sehingga mal dan pusat perbelanjaan dapat terus beroperasi dan ekonomi terus berjalan,” pungkas Mendag.