Panglima TNI Pakai Kebijakan Baru, Pendekatan Teritorial-Sosial Untuk Pengamanan Papua

satunusantaranews, Jayapura - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengungkap kebijakan baru pengamanan di Papua menggunakan pola pendekatan teritorial. Pola pengamanan baru yang dimaksud akan lebih mengedepankan tugas Kodim dan Babinsa yang bisa langsung menyentuh masyarakat setempat.

"Sejak saya dilantik menjadi Panglima TNI, pada tanggal 27 November 2021 saya telah membuat kebijakan baru untuk pola pengamanan di Papua melalui pendekatan teritorial dan pendekatan sosial,"ujar Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dalam jumpa pers di Makodam XVII/Cenderawasih Jayapura, Papua (01/12).

Semua organisasi satuan yang ditugaskan dari Mabes TNI baik tugas pokok organik maupun Satgas, akan ditempatkan di Kodim dan Koramil setempat.
Intinya kita mengorganisir satuan tugas yang digelar Mabes TNI yang tugas pokok organik maupun satgas TNI AD ditempatkan di Kodim dan Koramil yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan teritorial, katanya.

Demikian juga Satgas TNI AU, ketika pangkalan udara dengan tugas pokok dan fungsi pengamanan pangkalan udara serta pembinaan kedirgantaraan dan pembinaan teritorial. Demikian juga TNI AL menjadi bagian pangkalan TNI AL dengan tugas pokok pembinaan kemaritiman dan pembinaan potensial daerah.

"Pola pengamanan ini sama di seluruh wilayah Indonesia. Kita punya 15 Kodam tugasnya pembinaan teritorial dan di bawahnya ada 333 Kodim dan 3.620 Koramil. Ada 42 Pangkalan Usara (Lanud). Ada 65 Pangkal Laut dan ada 204 jajaran Pos," jelasnya.

Khusus di Papua, Jendral Andika mengakui bahwa Kodim dan Koramil masih sangat kurang seperti Korem 174/Merauke hanya ada 3 Kodim, Korem 173/Biak hanya ada 4 Kodim, dan Korem 172/ Jayapura hanya ada 5 kodim. Seharusnya di Papua 1 Korem memiliki 12 Kodim untuk itu dalam waktu dekat kita akan tambah 8 kodim, ujarnya.