Masyarakat Menilai Kebijakan Pemerintah Terkait PCR Tidak Transparan dan Kontraproduktif

satunusantaranews, Serang - Pansus PCR DPD RI dibentuk karena kuatnya desakan masyarakat terhadap kami selaku wakilnya di parlemen. Masyarakat menilai kebijakan pemerintah terkait PCR tidak transparan dan kontraproduktif dengan upaya pemberantasan Covid-19 di Indonesia, ungkap Fahira Idris sebagai Ketua Pansus PCR.

Perlu diketahui, empat anggota Pansus PCR DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten untuk berdiskusi dengan para pemangku kebijakan Provinsi Banten (10/2). Keempatnya adalah Fahira Idris senator dari DKI Jakarta, Angelius Wake Kako dari NTT, Arniza Nilawati dari Sumsel, dan Maya Rumantir dari Sulut.

Kedatangan empat senator disambut jajaran Pemprov Banten serta semua pihak yang berkepentingan dengan tes PCR seperti Kepala Dinas Kesehatan, perwakilan RSUD, perwakilan rumah sakit swasta, Disperindag, serta perwakilan dari laboratorium swasta.

Putri pengusaha Fahmi Idris juga menyebutkan anggota Pansus sengaja memilih Provinsi Banten untuk dikunjungi dan diajak berdiskusi, karena Banten merupakan pintu masuk bagi kedatangan orang dari luar negeri.

“Ini artinya, semua varian Covid-19 terlebih dahulu masuk melalui Provinsi Banten sebelum tersebar luas ke seluruh negeri. Oleh karena itu, kami yakin bahwa Banten merupakan salah satu kawasan yang paling berkepantingan dengan tes PCR. Setidaknya bagi yang akan terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta,” imbuhnya.

Mewakili Pemprov Banten, Drs Septo Kalmadi, MM menyambut baik kunjungan kerja anggota Pansus PCR DPD RI.

“Saat ini kondisi Banten sebenarnya sedang kurang kondusif. Grafik penularan varian Omicron mengalami tren peningkatan. Sekadar informasi, 26 staf yang bekerja di gedung ini terkonfirmasi positif. Sebenarnya ingin kami lockdown. Namun karena pertimbangan tertentu, akhirnya kami putuskan tidak lockdown,” ujarnya di Ruang Rapat Setda Banten.

Septo Kalmadi yang menjabat sebagai Asda 1 Pemprov Banten lantas meminta semua narasumber yang diundang untuk menyajikan laporan dan paparan kepada Anggota Pansus PCR DPD RI.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengawali paparannya dengan menyajikan data-data terbaru penularan Covid-19 di provinsi Banten. Angka penularan di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan memang tinggi karena secara geografis berbatasan langsung dengan Jakarta. Tingkat interaksi dan mobilitas warga di dua kawasan itu memang agak tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota yang lain, ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banten menyampaikan fakta unik tentang oksigen medis. Mungkin Bapak Ibu anggota Pansus belum tahu bahwa produsen oksigen medis terbesar di Indonesia ada di Banten. Oleh karena itu, ketika sejumlah daerah mengalami kelangkaan oksigen beberapa waktu lalu, pasokan oksigen ke semua rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Provinsi Banten tetap aman, terang Babar Suharso sebagai Kadisperindag Banten.

Setelah narasumber dari pihak pemerintah selesai, Septo Kalmadi lantas mempersilakan kepada narasumber dari pihak swasta untuk menyampaikan paparannya. Diskusi berlangsung tertib dan interaktif antara anggota Pansus dan para narasumber. Semua peserta rapat terlihat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Menjaga jarak dan memakai masker.