KPPU Inginkan Optimalisasi Satgas Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan

MoU Pembentukan Satgas Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan dilaksanakan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara oleh Ramli Simanjuntak dari KPPU.

MoU Pembentukan tersebut juga dilaksanakan oleh Azhar Harahap dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut Jalan BinjaiBinjai Medan.

Tujuan dari pengawasan kemitraan ini adalah untuk melindungi struktur pasar dari upaya pemusatan ekonomi oleh kelompok usaha tertentu melalui pemilikan dan penguasaan mitra usaha.

Selain itu juga mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat, melindungi konsumen dan meningkatkan posisi tawar UMKM.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perternakan dan Kesehatan Hewan, Fini Murfiani mengapresiasi sinergitas antara KPPU Kanwil I dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena menjadi yang pertama dalam pembentukan Satgas Kemitraan.

Sedangkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut, M Azhar Harahap mengatakan hingga saat ini persaingan usaha telah banyak menimbulkan kerugian akibat adanya monopoli.

Monopoli yang timbul dari usaha perseorangan maupun perusahaan dapat merugikan pihak peternak terutama dalam hal penentuan harga.

Bagi Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Ramli Simanjuntak, bahwa pembentukan satgas pengawasan kemitraan usaha peternakan di Sumut ini dalam rangka implementasi kesepakatan yang telah dilakukan di pusat.

Implementasi antara KPPU RI dengan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tentang Persaingan Usaha di bidang Peternakan.

Melalui kemitraan yang sehat, Peternak yang besar akan terus bertumbuh, bersama-sama dengan peternak yang kecil.

“Untuk itu dengan adanya komitmen ini pengawasan dan perjanjian kerjasama diharapkan dapat membantu masyarakat peternak yang ada di Sumut dalam usaha kemitraan dengan para perusahaan berjalan dengan baik", ujarnya lagi.

Dan sebagai tindaklanjut pertemuan tersebut, Satgas Kemitraan akan mengundang pelaku usaha khususnya perusahaan integrator untuk menyampaikan data kemitraannya dan diminta untuk melaporkan kemitraannya kepada dinas terkait.

Sehingga selain sebagai upaya melindungi peternak, pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan dengan data yang akurat.