Parlemen Harus Lakukan Terobosan untuk Ringankan Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

"Justru di saat seperti inilah mereka ingin merasa lebih dekat dengan parlemen untuk menyampaikan aspirasinya. Karena itu, diperlukan terobosan-terobosan dalam cara kerja parlemen di tengah pandemi Covid-19," tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Di tengah kekhawatiran rakyat dan beban ekonomi yang bertambah, lanjutnya, parlemen harus menunjukkan bahwa kita tidak berhenti sejenak pun serta terus bekerja untuk rakyat.

Anggota parlemen harus makin cepat menghasilkan Undang-Undang yang dapat membantu mengatasi dampak pandemi Covid-19, juga harus tetap dapat menangkap aspirasi rakyat, katanya.

Puan yang hadir pada sesi ketiga didampingi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Charles Honoris, menyebut terobosan untuk membuat kehadiran parlemen lebih dirasakan menjadi hal penting dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, kehadiran parlemen yang memberi dampak positif inilah yang akan membuat masyarakat memandang parlemen sebagai institusi yang tetap relevan dalam kehidupan mereka.

Sejumlah terobosan itu telah dilakukan oleh DPR RI untuk bisa tetap mendengar aspirasi dan membantu mengatasi bertambahnya persoalan yang dirasakan masyarakat Tanah Air akibat pandemi Covid-19 ini.

Di Indonesia, anggota parlemen sudah menggunakan cara-cara baru di dalam kenormalan baru untuk memastikan tugas DPR dapat terus berjalan dengan lancar dan produktif, termasuk menggunakan kombinasi metode virtual dan tatap muka dalam pelaksanaan rapat.

DPR telah mengembangkan Sistem Informasi Legislasi di website DPR yang dapat dengan mudah digunakan oleh siapa pun yang mengaksesnya.

DPR juga hadir di media sosial dalam bentuk saluran layanan pengaduan mobile dan online agar rakyat dapat lebih mudah menyampaikan aspirasinya, paparnya.

DPR akan terus melakukan inovasi dan terobosan demi memberi dampak positif bagi masyarakat. Badan Legislasi DPR juga telah menggunakan mekanisme partisipasi publik online dalam pembahasan RUU yang menjadi usulan DPR.

Para pakar, akademisi, think-tank, dan organisasi masyarakat bisa mengambil bagian dalam proses ini, ujarnya menutup.