Ajak Kader PBB Koreksi Arah Perjalanan Bangsa Lewat Amandemen

satunusantaranews, Jakarta - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak kader Partai Bulan Bintang (PBB) untuk terlibat aktif mengoreksi arah perjalanan bangsa. Salah satunya, melalui Amandemen ke-5 Konstitusi yang saat ini sedang bergulir. Dan koreksi arah perjalanan bangsa harus dilakukan untuk Indonesia yang lebih berdaulat dan berdikari, serta mampu mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Selaku narasumber pada Bimbingan Teknis 'Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Partai Bulan Bintang seluruh Indonesia di Jakarta (7/12) malam itu, ditambahkannya bahwa sistem tata negara dan sistem ekonomi negara. Karena hasil Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002 silam membuat sistem demokrasi dan ekonomi Pancasila hilang, digantikan dengan demokrasi liberal dan ekonomi kapitalistik.

Sejak Amandemen Konstitusi perubahan 4 tahap Indonesia seolah lepas dari DNA sejarah lahirnya bangsa ini. Juga semakin menjauh dari cita-cita luhur para pendiri bangsa. Wajah dan arah perjalanan bangsa diserahkan kepada penentu tunggal yaitu partai politik, melalui fraksi di DPR RI. Celakanya, suara atau pendapat hanya dihitung sebagai angka melalui voting di Parlemen. Sehingga yang terjadi adalah tirani mayoritas. Partai politik kecil tidak akan pernah mampu menghadapi partai politik besar, tegasnya.

Begitu pula haluan ekonomi nasional yang telah bergeser dari ekonomi kekeluargaan dan gotong royong dengan soko guru koperasi menjadi ekonomi pasar bebas yang didominasi swasta nasional dan asing, yang sebagian sahamnya bisa dimiliki siapapun dan dimanapun melalui lantai bursa saham.

"Sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, perlahan tapi pasti kita serahkan kepada mekanisme pasar. Impor menjadi jalan keluar termurah, dengan dalih efisiensi. Inilah wajah konstitusi dan produk undang-undang negara kita hari ini," papar dia.

Menurut LaNyalla, mahasiswa yang menjadi penggerak Reformasi 1998 banyak tidak sadar bahwa perubahan konstitusi empat tahap telah menyebabkan kondisi saat ini.

"Oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan saya selalu menekankan pentingnya membahas persoalan-persoalan di sektor hulu, bukan di hilir. Karena muara dari kelemahan sebagai bangsa ada di sektor hulu, yaitu persoalan fundamental bangsa ini yang menyebabkan Indonesia tak kunjung mampu mewujudkan tujuan hakiki dari lahirnya bangsa ini, yaitu; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” papar Senator asal Jawa Timur itu.

Ketidakadilan sosial itu, menurut LaNyalla, dilihat dan didengarnya langsung dari stakeholder di daerah dalam kunjungan kerjanya di 34 provinsi.

“Kesimpulannya permasalahan di daerah sama, yaitu ketidakadilan sosial. Mengapa keadilan sosial sulit terwujud? Karena adanya modal dan kapital dari segelintir orang untuk mengontrol dan menguasai kekayaan dan kekuasaan atau oligarki,” ucapnya.

Oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan. Oligarki juga beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita.

Mengapa ini bisa terjadi? Sebab, kata LaNyalla, memang dibuka peluang untuk terjadinya dominasi segelintir orang yang memiliki modal untuk menguasai dan menguras kekayaan negara ini.

“Padahal para pendiri bangsa sejatinya melahirkan sistem ekonomi yang dikelola dengan azas kekeluargaan atau sistem ekonomi Pancasila, yang kemudian dituangkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang terdiri dari 3 ayat. Di mana kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) negeri ini harus dikelola dengan prinsip kekeluargaan dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” papar dia lagi.

Oleh karena itu, LaNyalla terus menyampaikan pikiran-pikiran tersebut untuk menggugah kesadaran publik, memantik pemikiran seluruh elemen bangsa, sehingga terbangun dalam suasana kebatinan yang sama, yaitu untuk memikirkan bagaimana Indonesia ke depan lebih baik.

“Dengan begitu Indonesia akan menjadi negara seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini, bukan negara dengan mazhab kapitalisme liberal,” tuturnya.

Acara Bimtek dihadiri oleh Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra (secara virtual), Sekjen PBB Afriansyah Noor, Ketua Majelis Syuro PBB KH Masrur Anhar, Bupati Konawe Utara Ruksamin (Ketua DPW PBB Sulawesi Tenggara) serta Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Fraksi Bulan Bintang se-Indonesia.