satunusantaranews – Medan. Bank Daerah diminta harus mampu menjadi stimulus kebangkitan
perekonomian di daerah-daerah, tak terkecuali di Sumatera Utara (Sumut)
dengan tata kelola yang baik. Hal tersebut lantaran Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) mulai mengarahkan fokus mereka ke bank-bank daerah untuk
meningkatkan perekonomian daerah. Untuk mewujudkannya KPK bekerja
mengandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Hal tersebut disambut baik oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa
Rajekshah, dan turut serta dalam rapat tersebut Direktur Utama (Dirut)
Bank Sumut Muchammad Budi Utomo dan para Kepala Cabang Bank Sumut
se-Sumut. Dan Wagub optimis dengan pendampingan yang dilakukan KPK dan
OJK, Bank Sumut bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
menjadi stimulus kebangkitan perekonomian daerah.
“Bank Sumut sudah banyak memberikan kegiatan perbankan untuk
pembangunan Sumut dan terus semakin baik. Dengan adanya pendampingan dan
arahan dari KPK dan OJK, kita tentu optimis Bank Sumut akan lebih cepat
perkembangannya, yang berimbas kepada PAD, bukan hanya Pemerintah
Provinsi, tetapi juga kabupaten/kota,” kata Musa Rajekshah saat
membuka rapat daring dengan KPK, OJK, Bank Sumut dan kepala daerah di
Rumah Dinas Jalan Teuku Daud, Medan.
Musa Rajekshah meminta kepada pemerintah daerah kabupaten/kota agar
memaksimalkan penggunaan Bank Sumut untuk berbagai kegiatan perbankan
seperti kas daerah, penyaluran bantuan dan lainnya. Menurutnya dengan
begitu Bank Sumut akan lebih cepat berkembang.
“Kami Pemerintah Provinsi meminta Pemkab/Pemko untuk menggunakan Bank
Sumut dalam semua kegiatan perbankan. Itu akan meningkatkan deviden
pemegang saham. Siapa pemegang sahamnya, ya kita semua, Pemprov,
Pemkab/Pemko yang akhirnya akan meningkatkan PAD kita sendiri.
Besarkanlah bank kita ini,” tambah Musa Rajekshah.
Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah)
Korupsi KPK Wilayah I Maruli Tua mewanti-wanti Komisaris dan Direksi
Bank Sumut untuk menjauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Dengan begitu, Bank Sumut akan lebih baik dan mampu meningkatkan
perekonomian daerah di masa sulit seperti saat ini.
“Kita sudah tahu modus-modus KKN yang dilakukan BUMD-BUMD dan yang
paling rawan saat ini adalah gratifikasi. Kepada direksi, komisaris,
kepala cabang bila melihat ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan
yang ada segera lapor ke kami. Kita melakukan ini semua untuk
mengoptimalisasi BUMD dalam hal ini Bank Sumut,” kata Maruli Tua, saat
rapat daring tersebut.
Menurut laporan, kata Maruli Tua, Bank Sumut sudah bekerja dengan baik
dalam dua tahun terakhir, tercatat kinerja Bank Sumut hingga 2018 ada
pertumbuhan aset 3,01% dengan laba bersih Rp5,83 triliun. Dan dengan
memaksimalkan sistem online untuk pajak dia yakin perekonomian Sumut
akan lebih cepat tumbuh.
“Bank Sumut sudah memiliki teknologi untuk sistem pencatatan pajak
secara online, Pemprov sudah mengimplementasikan itu, tetapi belum
maksimal. Kita harus maksimalkan ini karena teknologi ini sudah terbukti
bisa meningkatkan PAD, mengurangi kecurangan pajak. Di Sorong, Papua,
peningkatan perolehan pajak mereka meningkat 100 % setelah memaksimalkan
alat pencatatan pajak hotel, kafe dan tempat-tempat usaha lainnya,”
tegas Maruli.
Sementara itu, Kepala OJK Regional V Sumbagut Yusuf Ansori mengatakan
pihaknya akan membantu segala upaya untuk peningkatan perekonomian
daerah.
“Tugas kita mendukung pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian dan
juga melindungi konsumen. Kita akan dukung upaya Pemprov Sumut dan juga
KPK untuk meningkatkan PAD dan menjadikan Bank Sumut sebagai stimulan
pertumbuhan ekonomi Sumut. Saya harap ini segera tercapai agar ekonomi
kita segera pulih setelah mendapat tantangan dari Covid-19,” terang
Yusuf. (tjbm68; foto ist)
Leave a Comment