satunusantaranews, Riau – Tahun 2021 Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 23,24 triliun untuk PKT, di mana Rp 2,46 triliun adalah untuk program BSPS dengan target 114.900 unit rumah di seluruh Indonesia. Saat ini dalam melaksanakan program Padat Karya Tunai (PKT) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang populer dikenal sebagai Bedah Rumah di Provinsi Riau untuk 1.405 unit rumah tidak layak huni (RTLH).
Hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan rumah, sekaligus mengurangi angka pengangguran di daerah-daerah.
“Tentunya kami berharap dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (24/05).
Untuk Provinsi Riau, alokasi anggaran Program BSPS adalah sebesar Rp28,1 miliar untuk membedah sekitar 1.405 unit RTLH yang tersebar di 10 Kota/ Kabupaten dan 93 desa di Provinsi Riau. Adapun sebaran program ini berada di Kabupaten Kampar 750 unit, Kabupaten Indragiri Hilir 90 unit, Kabupaten Kuantan Singingi 75 unit, Kabupaten Pelalawan 60 unit, dan Kabupaten Rokan Hulu 30 unit. Selain itu juga dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis 105 unit, Kabupaten Indragiri Hulu 165 unit, Kota Pekanbaru 15 unit, Kota Dumai 15 unit, dan Kabupaten Siak 100 unit.
Pelaksanaan program ini selain bertujuan untuk membuka lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, serta mempertahankan daya beli masyarakat juga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat agar dapat tinggal di rumah layak huni. Tinggal di rumah layak huni tentunya membantu masyarakat untuk terhindar dari berbagai penyakit termasuk COVID-19.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan program BSPS ini merupakan stimulan dari pemerintah agar masyarakat mau meningkatkan kualitas rumahnya. Setiap penerima manfaat akan mendapat Rp 20 juta yang dialokasikan pada pembelian bahan bangunan sebesar Rp 17,5 juta dan pembayaran upah tukang sebesar Rp 2,5 juta.
Sedangkan untuk total bantuan Program BSPS di Provinsi Riau saja sebesar Rp 28,1 miliar akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp 24,5 miliar dan Padat Karya Tunai (PKT) upah kerja tukang sebesar Rp3,5 miliar, jelas Khalawi.
Dan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat agar layak huni di Provinsi Riau, pihaknya telah menerjunkan petugas dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III dengan melaksanakan pendampingan pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dan dokumen RP3KP yang nantinya akan mendorong pembangunan yang lebih tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran.
Sementara pendataan calon penerima bantuan Program BSPS, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III juga menggandeng pemerintah daerah sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran, pungkas Khalawi.
Leave a Comment