Berdalih Proyek Strategis Nasional, WN China Diistimewakan PPKM Darurat

satunusantaranews, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, mempertanyakan masuknya 20 WN asal China ke Indonesia di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali. Karena ini akan menimbulkan pertanyaan publik, kenapa WN China diistimewakan dalam PPKM Darurat. Apakah dengan dalih proyek strategis nasional maka hal ini dibiarkan terjadi?”, ujarnya (05/07).

Menurut Netty, PPKM Darurat tidak menjamin terhentinya penyebaran virus Covid 19, apalagi jika penerapannya setengah-setengah. Pemerintah harus tegas dalam mencegah masuknya TKA yang diduga dapat menjadi sumber penularan.

"Jangan sampai publik menilai pemerintah hanya lip service dalam kebijakan pengendalian Covid-19. Kita khawatir PPKM Darurat bisa jadi tidak efektif,” katanya.

Lebih lanjut Netty menambahkan, PPKM akan efektif bila ada konsistensi kebijakan penanganan Covid 19 yang bermuara pada penurunan laju jumlah warga yang terkena virus mematikan tersebut. Pemerintah harus konsisten, jika ada kebijakan pengetatan maka pemberlakuannya harus diterapkan secara adil dan menyeluruh kepada warga maupun pendatang, di kawasan yang terkena aturan maupun tidak, ujar Netty.

Baca Juga: 20 TKA Cina Uji Coba Proyek Strategis Nasional PT Huady Nickel-Alloy

Mengutip IDI, kata Netty, lonjakan kasus di Indonesia salah satunya diakibatkan adanya virus varian baru dengan daya sebar lebih kuat yang berasal dari luar negeri. Virus ini tidak cukup dilawan dengan sekadar menunjukkan sertifikasi vaksin dan hasil negatif test PCR sebelum berangkat.

"Tes seharusnya dilakukan juga di setiap pintu masuk negara dan bandara. Tidak ada jaminan selama perjalanan tidak terjadi penularan. Bukankah sebaiknya ditutup dulu pintu masuk TKA ke Indonesia untuk mencegah terjadinya penyebaran virus varian baru?,” tanya politisi PKS ini.

Taiwan dan Hong Kong menetapkan Indonesia sebagai negara berstatus risiko tinggi penularan Covid-19, seperti India. Jepang dan Arab Saudi pun diketahui melakukan pengetatan izin masuk bagi pendatang dari Indonesia. Demi keselamatan rakyat dan martabat bangsa, pemerintah seharusnya melakukan hal yang sama terhadap pendatang yang berasal dari negara beresiko dan endemik varian baru Covid-19, tutup Netty.