Pembicara Utama Ketua DPD RI AA LaNyalla
satunusantaranews, Jakarta – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan bahwa Majelis Nasional Korps Alumni Mahasiswa Islam Indonesia (MN KAHMI) diharapkan tetap turut andil memikirkan dan melakukan refleksi atas perjalanan demokrasi di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Seminar Virtual bertemakan ‘Jalan Selamat Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19’.
Tak hanya itu, pembicara utama dalam seminar yang dihelat oleh Majelis Nasional Kahmi tersebut juga menambahkan bahwa bukan hanya menyangkut Pilkada Serentak Desember nanti. Tetapi bagaimana wajah demokrasi Indonesia menjadi lebih baik dan sehat.
“Bagaimana proses pemilihan wakil rakyat di Senayan terus mengalami perbaikan. Termasuk bagaimana proses lahirnya pemimpin nasional yang kita pilih. Apakah keputusan tentang Parliamentary Threshold dan Presidential Threshold yang tinggi menjadikan bangsa ini lebih baik? Atau sebaliknya?” tandas LaNyalla pada Rabu (7/10/2020).
Baca Juga: LSM Kipang Adakan Seminar Dukung Pemerintah untuk Pemilu Damai yang Anti Hoax
Menurut senator asal Jawa Timur ini, ambang batas yang tinggi bagi partai politik kerap menghasilkan kasus terbuangnya suara sah rakyat. Begitu pula ambang batas yang tinggi dalam pencalonan presiden, menyebabkan masyarakat tidak punya banyak pilihan. Bahkan menjadikan bangsa ini terpolarisasi. Padahal konstitusi menjamin hak warga negara untuk memilih dan dipilih.
“Memang Mahkamah Konstitusi telah menolak uji materi Pasal 222 UU No.7/2017 tentang Pemilu, tetapi bukan berarti hal ini sudah tidak bisa kita bicarakan lagi. Koreksi atas demokrasi sangat wajar. Bukan sesuatu yang haram. Saya berharap KAHMI menjadi bagian dalam proses mengawal perjalanan demokrasi di negeri ini,” urainya.
Terkait Pilkada Serentak, LaNyalla mengungkap hasil Sidang Paripurna DPD RI dimana DPD dapat memahami apa yang telah diputuskan KPU bersama Pemerintah dan DPR. Meskipun DPD RI juga menghargai sikap dan warning yang disampaikan oleh Komite I DPD RI, yang berpendapat bahwa Pilkada Desember sebaiknya ditunda dan diundur.
“Nah, malam ini KAHMI sebenarnya telah menggulirkan ide baru dengan pilihan kata, ‘Jalan Selamat Pilkada’. Artinya bagaimana kita semua, terutama penyelenggara, dalam hal ini KPU RI, Bawaslu RI dan pemerintah, memastikan terwujudnya ‘Jalan Selamat’ itu.
Sebab, selain sebagai mekanisme politik, Pilkada Serentak Desember nanti juga menjadi salah satu instrumen penggerak perekonomian nasional. Hal ini juga penting, mengingat ada dana sekitar 14,7 trilyun rupiah yang secara serentak bergulir ke daerah.
“Dana itu juga menggerakkan sebanyak 3,3 juta orang yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada yang digelar di 9 provinsi dan 224 kabupaten serta 37 kota. Ini tentu dapat menjadi stimulan yang sangat menolong di tengah resesi ekonomi di Indonesia,” pungkasnya.
Leave a Comment