Hukum dan Peristiwa

Berikan Kesempatan Inovator Indonesia Memenuhi Kebutuhan Vaksin

satunusantaranews, Jakarta – Melihat perkembangan industri, Sylviana Murni, Ketua Komite III DPD-RI memberikan kesempatan inovator inovator dalam negeri untuk memenuhi jumlah kebutuhan vaksin yang sedemikian besar. Demikian dijelaskannya dalam Sesi Talkshow Hari Perempuan International yang digagas Kaukus Perempuan Parlemen RI di halaman Nusantara V Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Rabu (17/3), bertajuk Menjamin Kesetaraan Akses Vaksin Covid 19.

 

“Sekarang ini banyak inovasi yang muncul, inovasi ini kadang munculnya berdasarkan dari hasil lab atau ilmiah, kemudian hasil diskusi. Ada juga yang abal-abal, asal keluar pokoknya, maunya tampil beda agar bisa terekspos. Saya berpikir begini, pemerintah dengan segala timnya sudah memikirkan secara matang, tapi saya melihat pemerintah membuka diri, seperti contoh kita menghadapi Covid ada yang namanya GeNose dari UGM. Artinya jangan menutup inovasi-inovasi seperti ini, terkait pencegahan Covid 19 bagi masyarakat,” jelas Sylviana Murni.

 

Pemerintah harus membuka diri, legowo, open minded , agar tidak terjadi ketakutan pada masyarakat karena inovasi yang ingin disampaikan dasar hukumnya belum kuat, takut kalau akhirnya malah jadi terjerat ITE, tambahnya.

 

Jadi sebenarnya setiap apapun yang dilakukan pemerintah perlu ada transparansi, dan sekaligus mengingatkan, termasuk Ketua DPD RI, bahwa kita ini para senator adalah kepanjangan tangan dari pemerintah kepada masyarakat. Kita pun sebagai senator bisa bergerak untuk membantu pemerintah.

 

Rangkaian talkshow yang digelar dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional. Dengan rangkaian Pameran Foto dan Talkshow, digelar tanggal 8-18 Maret 2021 di Selasar Gedung Nusantara II dan Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan. Menggambarkan perempuan dapat turut serta dalam memajukan bangsa, dan ikut dalam keputusan menentukan masa depan bangsa.

 

Sejak WHO pada 11 maret 2020, menyatakan Covid 19 sebagai pandemi, maka berarti upaya pemerintah adalah mengatasi persoalan, mengeluarkan Perpu, dan mengeluarkan UU untuk menyetujui Perpu tersebut. Dan bicara soal kesetaraan akses vaksin covid, bukan lagi berbicara soal laki-laki dan perempuan, tapi lebih berbicara peran dan fungsinya.

 

Yakni bagaimana dia bisa mengantisipasi antibodi dan tubuhnya, kemudian menjaganya seperti yang digaungkan pemerintah mulai dari 3M sekarang sudah 5M seperti memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, memakai sabun, dan sebagainya, tukas Sylviana Murni.

 

Proses vaksinasi sejauh ini cukup baik, hanya saja pertanyaannya, kalau ada orang yang mampu untuk membeli, kenapa harus bebankan APBN, biarlah mereka juga membeli tapi dengan harga yang juga transparan serta akuntable. Dan kesetaraan gender dalam akses vaksin, dirasakannya semua terakses baik, tutupnya.

 

Perempuan Parlemen di DPD RI serta organisasi-organisasi perempuan lainnya membutuhkan sinergitas bersama dalam menentukan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dengan membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah ketahanan pangan dan lingkungan hidup yang lebih baik lagi.

Leave a Comment
Published by
Dini SNN