satunusantaranews, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan aspirasi masyarakat Jawa Barat terkait keadilan politik bagi provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia. Penduduk Jabar tercatat mendekati 50 juta jiwa. Dengan jumlah daerah hanya 27 kabupaten/kota.
“Saya sangat berterima kasih, Pak Ketua DPD datang ke Jabar secara khusus untuk membicarakan soal otonomi daerah, terkait pemekaran daerah di Jabar. Karena memang pemekaran di Jabar bukan sekadar euforia masyarakat, tetapi memang bedasarkan kajian dan pertimbangan yang rasional. Dan daerah yang kami ajukan untuk dimekarkan juga sudah sangat siap,” ungkap Ridwan.
Ketua DPD RI beserta rombongan dalam rapat kerja dengan Gubernur Jabar memang membahas dua isu spesifik. Yaitu tentang pemekaran daerah di Jabar dan pertanian, terkait ketahanan pangan nasional.
Ridwan mengungkapkan jumlah penduduk Jabar setara dengan 1/5 penduduk Indonesia. Setara dengan penduduk Korea Selatan, dengan jumlah penduduk muslim yang lebih banyak dari Arab Saudi.
“Dari situ saja, Jateng dapat dana desa Rp.8 trilyun, sementara Jabar Rp.5 trilyun. Begitu pula dana transfer pusat, karena alokasinya berdasarkan jumlah daerah, maka selisih Jatim dan Jabar dalam 5 tahun, mencapai Rp.50 trilyun. Satu anak di Jatim dapat pembiayaan Rp.1 juta, sementara di Jabar terpaksa hanya dapat Rp.600 ribu,” urainya.
“Sekali lagi ini soal keadilan politik bagi masyarakat Jabar. Dan saya sangat berharap kepada DPD sebagai wakil daerah dapat memperjuangkan keadilan politik tersebut. Kalau pemekaran daerah masih sulit, tolong ubah pola pendekatan fiskal, dengan tidak melihat jumlah daerah, tapi jumlah penduduk,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, LaNyalla menyatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang juga Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, pada Desember lalu.
Seperti diketahui, Provinsi Jabar telah menyiapkan secara matang pemekaran tiga daerah. Yaitu Sukabumi Utara, Bogor Barat dan Garut Selatan.
Sementara itu, terkait isu pertanian, Ketua DPD RI mengungkapkan bahwa dirinya mendapat masukan dari senator asal Jawa Barat terkait kondisi pertanian di Jabar. Terutama dalam mendukung gerakan mencetak petani milenial dan desa digital.
“Senator Jabar, khususnya Ibu Eni Sumarni dan Kang Oni Sumarwan menyampaikan beberapa isu pertanian. Seperti berkurangnya lahan pertanian seiring dengan makin banyaknya alih fungsi lahan. Terutama dengan hadirnya beberapa kawasan industri baru dan hunian masyarakat,” tuturnya.
Senator asal Jawa Timur itu juga menerima informasi bahwa lahan pertanian di Indramayu, sebagai lumbung pertanian juga mengalami penurunan. Sehingga membuka lahan-lahan baru pertanian menjadi mendesak untuk dilakukan.
“Persoalan lainnya adalah permasalahan klasik yang selalu terjadi dari hulu hingga hilir. Yaitu pada saat musim tanam, bibit mahal dan pupuk subsidi langka. Lalu pada saat musim panen, harga gabah anjlok,” katanya.
Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu mengatakan, yang juga menjadi masalah adalah berkurangnya jumlah penyuluh pertanian untuk mengimbangi gerakan mencetak petani milenial.
“Dan terakhir, adalah seringnya bantuan alat-alat pertanian tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Salah satu contohnya, bantuan traktor ukuran besar untuk lahan ukuran kecil. Akhirnya bantuan tersebut tidak terpakai secara optimal dan berakhir mangkrak di gudang,” ulasnya.
Alumni Universitas Brawijaya Malang itu yakin Presiden Jokowi akan memberi atensi, apalagi presiden sangat fokus membangun ketahanan pangan nasional melalui program food estate dan beberapa stimulus lainnya.
Atas hal itu, Ridwan Kamil juga menitipkan aspirasi terkait banyaknya lahan-lahan kosong yang dimiliki PTPN dan sejumlah BUMN lain. Yang belum bisa dimanfaatkan oleh provinsi untuk membuka lahan pertanian baru.
Leave a Comment