BLT di DIY Salah Sasaran, Minta Verifikasi Lebih Ketat dan Detail

satunusantaranews, Surabaya – Menyoroti masalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang salah sasaran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta verifikasi data penerima BLT dilakukan dengan ketat dan lebih detail.

 

Kasus salah sasaran BLT ini diketahui setelah Lurah Seloharjo, Kepanewon Pundong, Kabupaten Bantul, DIY, Mahardi Badrun, mengaku anaknya yang tergolong warga mampu mendapat BLT periode Mei-Juni 2021 senilai Rp 600 ribu. Namun, Badrun menyerahkan BLT tersebut kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. LaNyalla memberi apresiasi kepada Badrun yang jujur mengakui keluarganya memperoleh bansos tunai dan menolaknya.

 

“Apresiasi yang tinggi perlu diberikan kepada Lurah Mahardi Badrun dan keluarga yang menolak BLT. Padahal tidak sedikit terjadi keluarga pamong desa yang terdaftar sebagai penerima bansos sehingga menimbulkan gesekan sosial di masyarakat. Sikap Lurah Badrun sangat terpuji,” tuturnya saat reses (2/8).

 

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, BLT seharusnya diserahkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Untuk itu LaNyalla meminta agar pemerintah daerah (pemda) serius dalam melakukan verifikasi data penerima manfaat. Dinas sosial jangan asal-asalan mengurus penyaluran BLT. Verifikasi harus detail, dan valid.

 

“Karena persoalan bansos salah sasaran ini sering terjadi akibat kurang telitinya pendataan dan verifikasi. Akhirnya warga yang seharusnya menerima manfaat justru tidak dapat bantuan dari pemerintah,” tegasnya.

 

Banyaknya BLT salah sasaran ini juga dilaporkan Lurah Badrun, yang juga Sekretaris Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bantul, DIY. Menurutnya, hal tersebut diketahui ketika kelurahan membagikan surat undangan untuk pencairan BLT di kantor pos, dan ternyata penerima undangan banyak yang masih pelajar SMP dan SMA, bahkan mahasiswa.

 

“Ini kan sangat disesalkan, apalagi data KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BLT tidak bisa diubah. Ketidakakuratan data dari Dinsos seperti ini lah yang menimbulkan permasalahan di lapangan,” kata LaNyalla.

 

La Nyalla meminta kepala daerah melakukan pengawasan ketat mengenai pendataan dan verifikasi penerima manfaat BLT. Banyaknya persoalan bansos yang salah sasaran dinilai LaNyalla karena kurangnya kualitas pendamping. Perlu pelatihan yang lebih maksimal kepada para pendamping yang bertugas melakukan pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial agar kasus BLT salah sasaran bisa diminimalisir.

 

“Kami dari DPD juga akan menugaskan para senator untuk melakukan pengawasan di dapilnya masing-masing mengenai penyaluran bansos ini,” tuturnya.

 

LaNyalla juga mengimbau kepada masyarakat mampu yang terdaftar sebagai penerima manfaat BLT untuk melapor kepada perangkat desa atau ke Dinas Sosial langsung. Jika sudah terlanjur mendapatkan BLT, masyarakat mampu bisa meniru Lurah Badrun yang kemudian menyalurkan bantuan dana dari pemerintah kepada masyarakat kurang mampu.

 

Kesadaran warga sangat diperlukan, karena dengan menyalurkan BLT yang salah sasaran, maka sikap tersebut turut meringankan beban ekonomi masyarakat yang kesulitan dalam menghadapi pandemi Corona, ucapnya.

 

“Dan kita ketahui banyak sekali masyarakat kecil yang hidupnya semakin sulit dengan adanya kebijakan PPKM, maka dari itu mereka banyak menaruh harapan dari bantuan pemerintah. Menjadi miris apabila bantuan yang seharusnya mereka terima justru diberikan kepada warga yang tidak berhak,” tutupnya.