satunusantaranews, Bali – Presiden RI Joko Widodo mengunjungi Mangrove Conservation Forest Bali untuk memastikan Model Rehabilitasi Mangrove untuk Kestabilan Bentang Alam dan Penguatan Green Economy atau dengan kata lain keberhasilan program rehabilitasi mangrove yang dipadukan dengan program pendidikan dan pariwisata serta pemberdayaan masyarakat. Pada kunjungan kali ini Presiden beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menteri LHK Siti Nurbaya, Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Dubes Indonesia untuk PBB Dian Triansyah Djani, serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono (8/10).
“Baru saja tadi saya meninjau mangrove forest di Provinsi Bali ini yang telah dibangun sejak tahun 2003. Dan merupakan tempat percontohan rehabilitasi ekosistem hutan mangrove di negara kita, yang memadukan untuk pendidikan, untuk edukasi, untuk pariwisata, dan juga untuk penguatan ekonomi masyarakat,” ungkap Presiden Joko Widodo di area Mangrove Conservation Forests (8/10).
Mangrove Conservation Forest adalah model keberhasilan konservasi hutan mangrove yang beriringan dengan alih usaha dari budidaya tambak menjadi multi-usaha lain berbasis ekosistem mangrove, seperti budidaya ikan tangkap, hasil pengolahan produk mangrove non-kayu serta pariwisata. Upaya tersebut secara faktual mampu menunjukkan bahwa pemulihan ekosistem mangrove mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun regional.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai prestasi dan komitmen green economy Indonesia yang dapat ditunjukkan kepada para anggota delegasi G-20 pada sidang G-20 tahun 2022 di Bali nanti.
“Model rehabilitasi mangrove seperti inilah yang ingin kita replikasi, kita copy untuk program rehabilitasi mangrove di provinsi-provinsi yang lain, yang ini akan terus kita lakukan di kawasan-kawasan pesisir untuk memulihkan, untuk melestarikan kawasan hutan mangrove kita. Juga untuk mengantisipasi dan memitigasi dari perubahan iklim dunia yang terus dan akan terjadi,” tambah Jokowi.
Hutan mangrove di Provinsi Bali yang dibangun sejak tahun 2003 merupakan tempat percontohan rehabilitasi ekosistem hutan mangrove yang dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, pariwisata, dan penguatan perekonomian. Untuk itu, pemerintah akan terus melakukan replikasi model rehabilitasi mangrove tersebut di provinsi lainnya.
“Ini akan terus kita lakukan di kawasan-kawasan pesisir untuk memulihkan, untuk melestarikan kawasan hutan mangrove kita dan juga untuk mengantisipasi dan memitigasi dari perubahan iklim dunia yang terus dan akan terjadi,” ujar Presiden.
Presiden Jokowi berharap penanaman mangrove di kawasan pesisir pantai dapat memperbaiki kualitas lingkungan, baik di pesisir maupun di daerah pantai.
“Melalui penanaman mangrove ini kita harapkan bisa mengurangi energi gelombang, bisa melindungi pantai dari abrasi, juga bisa menghambat intrusi air,” tambahnya. Selain itu, Kepala Negara juga berharap rehabilitasi mangrove dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar melalui produksi hasil laut.
“Kita harapkan ada peningkatan dari baik produksi ikan maupun hasil laut lainnya, utamanya kepiting yang cocok untuk mangrove ini dan yang paling akhir adalah bisa meningkatkan pendapatan masyarakat,” lanjut Presiden.
Prestasi rehabilitasi dan pengelolaan ekosistem Mangrove di Bali juga merupakan ekspresi dari program pengurangan risiko bencana berbasis tata kelola bentang alam dan perbaikan mutu lingkungan. Bali merupakan pulau vulkanik yang berhadapan langsung dengan lempeng tektonik aktif Austro-Asia yang bergerak ke arah timur laut dan berpotensi menimbulkan gempa tektonik serta memicu terjadinya tsunami.
Fakta di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa mangrove merupakan fitur alami yang mampu secara signifikan meredam dan menurunkan magnitude gelombang tsunami, sehingga eskalasi bencana dan potensi kerugian serta korban dapat direduksi.
Tentu saja, kemampuannya dalam pengendalian perubahan iklim melalui penyimpanan dan penyerapan karbon adalah pertimbangan penting yang menyatu dengan upaya tersebut.
KLHK juga mendorong pemulihan mangrove melalui penyesuaian dan peningkatan sistem tata kelola yang mampu memobilisasi peran dan kontribusi sumberdaya multi-pihak dengan memutakhirkan Peta Mangrove Nasional pada tahun 2021.
Berdasarkan hasil pemutakhiran tersebut, total luas mangrove di Bali adalah 2.144,79 ha. Sebagian besar kondisinya sangat baik seluas 1.955,41 ha, memiliki tingkat penutupan tajuk rapat. Selebihnya memiliki kondisi tutupan tajuk sedang seluas 114,72 ha, dan tutupan tajuk jarang sekitar 74,66 ha. Sedangkan areal potensial mangrove yang masih berpotensi untuk dapat ditanami adalah seluas 248,91 ha.
Di daerah-daerah potensi tanaman mangrove banyak dijumpai ganggang kertas dan hampa teritip sebagai akibat dari pencemaran limbah domestik dan pertanian yang menyebabkan tanaman mangrove mati. Untuk itu, dikembangkan teknologi rumpun berjarak yang dapat meminimalisir gangguan alga hijau atau masyarakat setempat menyebutnya sebagai ganggang kertas dan hama teritip, sehingga di satu sisi tanaman mangrove dapat tumbuh lagi di habitatnya dan di sisi lain terjadi kualitas lingkungan meningkat.
Format tata kelola yang diinisiasi KLHK akan menjadi acuan bagi akselerasi rehabilitasi mangrove nasional seluas 600.000 ha sampai tahun 2024 yang dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 160 tahun 2020.
Pada kesempatan kunjungan kerja tersebut, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara didamping Menteri Siti dan Wakil Menteri Alue Dohong berkesempatan meninjau hutan konservasi mangrove seluas 1.373 ha, melalui tracking mangrove sepanjang 1.641 m yang telah dibangun pada tahun 2002.
Turut mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo kali ini antara lain Gubernur Provinsi Bali, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), Ketua DRPD Provinsi Bali, Panglima Komando Daerah Militer I/X Udayana, Kepala Kepolisian Daerah Bali, dan para Kepala Satker/UPT KLHK di Bali.
Leave a Comment