Satunusantaranews–Jakarta, Menteri Negara Riset dan Teknologi RI era Gus Dur, Muhammad AS Hikam meluncurkan buku berjudul “Demokrasi sebagai Tanggung Jawab”. Buku yang bersisi kumpulan esai-esai pendek tersebut digelar di Gedung Widya Graha BRIN, Jakarta pada Selasa (30/5/23).
Acara diisi dengan diskusi yang menghadirkan Menkopolhukam Prof Mahfud MD, Peneliti politik Prof Syamsudin Haris, Mohammad Sobari dan Prof M. Alie Humaedi selaku Prof M. Alie Humaedi selaku Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas (PR KSDK).
Dalam kesempatan tersebut, Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan buku ini enak dibaca karena berisi tulisan ringan dan ragam topik. Bahkan beberapa tulisan diambil dari cuitan-cuitan di akun sosial media Twitter. Mahfud menjelaskan bahwa esensi demokrasi harus bertanggung jawab. Maka dari itu, demokrasi membutuhkan teman yang selalu berjalan seiringan yakni nomokrasi.
Menurutnya, demokrasi itu untuk kebebasan. Namun demokrasi jika berjalan sendiri cenderung mengejar kebebasan tanpa batas. Untuk mengontrol kecenderungan pada kebebasan tanpa batas, maka dibutuhkan nomokrasi. “Demokrasi membutuhkan nomokrasi untuk menjalankan demokrasi itu secara bertanggung jawab. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat, dan nomokrasi adalah kedaulatan hukum,” kata Mahfud.
Terdahulu, AS Hikam selaku penulis buku “Demokrasi sebagai Tanggung Jawab” mengatakan buku ini menjadi refleksi terhadap praktik demokrasi di Indonesia. Lantas politik sebagai bentuk ekspresi diri dalam berdemokrasi, menurut AS Hikam harus dilihat sebagai vocation atau panggilan.
Dalam praktek demokrasi di Indonesia selama ini, fenomena kapasitas dengan mudah dikalahkan “isi tas”. Sehingga hal ini memungkinkan praktek demokrasi dikontrol oleh oligarki dan cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat. “Demokrasi prosedural mengakibatkan praktek demokrasi yang transaksional,” ungkap Ketua Dewan Analisis Strategis (DAS) Badan Intelijen Negara (BIN) 2013 – 2015 ini.
Leave a Comment