Dorong IDI Persiapkan Roadmap Ketahanan Nasional Kesehatan

satunusantaranews, Aceh - Mengajak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) membantu pemerintah menyiapkan dan menata roadmap ketahanan nasional sektor kesehatan. Dan upaya tersebut harus dilakukan dengan memperkuat kedaulatan sebagai bangsa terlebih dahulu. Demikian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan saat memberikan Kuliah Umum Muktamar IDI ke-31 bertemakan "Nasionalisme Dalam Tubuh Dokter Indonesia Sebagai Dasar Ketahanan Nasional", di Banda Aceh (25/3).

Hadir pada kesempatan itu Anggota DPD RI asal Aceh Abdullah Puteh dan Fadhil Rahmi, Staf Ahli Ketua DPD RI Firmandez, Ketua IDI Cabang Banda Aceh Dokter Isra Firmansyah, Ketua Panitia Muktamar IDI ke-31 Dokter Nasrul Musadir, Para dokter pengurus IDI Pusat dan para dokter peserta muktamar. Hadir juga Raja Puri Agung Denpasar IX, Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pamecutan.

Menurutnya, pandemi Covid-19 menjadi pengalaman berharga bagi bangsa ini untuk menata kembali sektor kesehatan. Sebagai sebuah bangsa kita baru menyadari bahwa ketahanan kita sebagai bangsa di sektor kesehatan ternyata masih sangat lemah dan mengetahui kelemahan-kelemahan fundamental yang selama ini belum terungkap.

Ketika terjadi ledakan Covid-19 rumah sakit nyaris collapse. Tenaga medis berguguran. Fasilitas kesehatan dan alat medis kekurangan di sana-sini. Juga kualitas kesehatan masyarakat yang ternyata rentan dengan komorbid. Kita jadi mengetahui dengan terang benderang bagaimana industri alat kesehatan kita yang masih didominasi produk impor. Dimana hampir 90 persen alat kesehatan penting ternyata masih impor, ulas LaNyalla.

Namun, rupanya pemerintah tergagap, sehingga tidak menyiapkan roadmap untuk ketahanan nasional di sektor Kesehatan secara komprehensif. Padahal, serangan virus ini sebenarnya bukan yang pertama. Sebelumnya Indonesia pernah mengalami badai virus Flu Burung dan lain-lain.

Bahkan, negara ini masih akan menghadapi ancaman kesehatan yang diprediksi akibat dampak climate change bila tidak mampu diatasi oleh masyarakat internasional.

"Jadi roadmap membangun ketahanan sektor kesehatan dalam perspektif kedaulatan bangsa sangat penting. Dan di sinilah Ikatan Dokter Indonesia harus mengambil peran penting dan revolusioner," tegas LaNyalla.

Sebagai sebuah bangsa, amat penting untuk memperkuat ketahanan di sektor strategis, salah satunya adalah sektor kesehatan, selain sektor pangan, pendidikan dan pertahanan-keamanan. Dan untuk memperkuat ketahanan di sektor kesehatan harus dilakukan dengan menelaah persoalan yang ada di hulu, bukan persoalan yang ada di hilir.

"Salah satu persoalan hulu kesehatan nasional kita, selain lemahnya fasilitas kesehatan, terutama di luar Jawa dan daerah kepulauan, juga sebaran dokter yang kurang merata. Tapi rupanya lagi-lagi pemerintah ingin mengambil jalan pintas," papar LaNyalla.

Selain akan membuka ruang bagi dokter asing untuk masuk ke Indonesia, LaNyalla juga menyebut pemerintah juga akan menggelontorkan dana sekitar Rp3 triliun untuk membangun Bali International Hospital yang bekerjasama dengan Mayo Clinic yang berpusat di Amerika Serikat.

"Lagi-lagi karena pemerintah gelisah, karena begitu besar dana kesehatan yang kabur ke luar negeri akibat orang kaya di Indonesia yang berobat ke luar negeri. Salah satunya ke Mayo Clinic di Amerika. Juga yang berobat ke Penang, Malaysia dan Singapura," tutur LaNyalla.

Bali International Hospital ditarget sudah beroperasi pada 2023 nanti, dengan memberi akses luas kepada para dokter asing untuk bekerja di sana. "Bahkan untuk itu, pemerintah sudah menyiapkan regulasi visa khusus untuk dokter spesialis asing," imbuh LaNyalla.

Pertanyaan lanjutannya, apakah visa khusus untuk dokter spesialis asing ini hanya untuk mereka yang bekerja di Bali International Hospital saja, atau akan diikuti oleh rumah sakit milik para konglomerat di Indonesia seperti Siloam Hospital atau Mayapada Hospital?

"Sekali lagi, saya rasa roadmap membangun ketahanan di sektor kesehatan sepertinya membutuhkan kerja keras dari Ikatan Dokter Indonesia. Karena sepertinya tidak bisa kita serahkan kepada pemerintah sendiri. Karena pemerintah rupanya lebih suka mengambil jalan pintas," kata LaNyalla.