satunusantaranews, Bogor – Pentingnya mendorong pemerintah daerah (pemda) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengelola potensi alam. Langkah tersebut dinilai dapat mengembangkan kawasan wisata alam daerah. Demikian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menanggapi upaya Pemkab Bogor yang mengajukan permohonan kerja sama untuk penguatan fungsi kawasan konservasi.
Beberapa hal yang akan dikolaborasikan Pemkab Bogor dan KLHK, yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat, konservasi dan pemanfaatan jasa lingkungan air, pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata alam, serta perlindungan dan pengamanan kawasan hutan konservasi.
Dan pemerintahan yang baik dapat melihat setiap potensi yang ada di wilayahnya. Termasuk mengenai potensi alam yang bisa mendatangkan nilai lebih. Jadi sudah saatnya pemerintah daerah berkolaborasi untuk mengembangkan potensi alam menjadi kawasan wisata alam untuk menguatkan fungsi hutan konservasi seperti rencana yang akan dikerjasamakan Pemkab Bogor dengan KLHK.
“Langkah ini patut diapresiasi. Sebab, Pemkab Bogor menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan ekosistem yang berada pada kawasan hutan konservasi di wilayahnya,” tuturnya (2/6).
Pemanfaatan potensi alam juga seharusnya mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong daerah lain memiliki inisiasi yang sama. Pemerintahan kabupaten rata-rata memiliki hutan yang jika dikembangkan melalui pola yang sama, dikerjasamakan dengan KLHK, dan juga kelompok masyarakat, akan menjadi potensi ekonomi sekaligus potensi pemberdayaan hutan yang positif, paparnya.
Langkah tersebut tak hanya mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. Tapi juga akan membantu pemda dalam upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Ini merupakan salah satu kreativitas dan inovasi pemerintah daerah untuk mendapatkan beberapa potensi keuntungan baik secara ekonomi maupun keuntungan non-ekonomi.
“Pengembangan potensi alam menjadi destinasi wisata juga akan menambah nilai lebih bagi daerah itu sendiri,” ucapnya.
Selain dengan KLHK, Pemkab Bogor juga telah melakukan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Konservasi antara Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dengan Ketua Kelompok Tani Hutan Konservasi Malasari Mandiri. Kelompok tani tersebut diberikan lahan seluas lebih 40,52 hektare oleh Balai TNGHS untuk dimanfaatkan dalam kegiatan bercocok taman.
Leave a Comment