DPR Ingatkan Pemerintah Tak Buka KBM, Kasus Covid-19 Masih Tinggi

satunusantaranews, Jakarta - Rencana Pemerintah yang akan membuka kembali sekolah dan menjalankan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara tatap muka, apalagi di zona merah dimana kasus Covid-19 masih tinggi harus dikaji ulang, tegas Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta (30/7).

"Saya akui memang sistem pembelajaran jarak jauh tidak begitu berjalan dengan bagus, karena fasilitas seperti internet khususnya di daerah tertentu tidak begitu bagus, sehingga menghambat. Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan fasilitas seperti internet yang bagus, jika bisa gratis. Kemudian harus mengirimkan SDM terbaik terhadap daerah daerah yang membutuhkan," imbuh Dasco.

Politisi Partai Gerindra ini pun berharap Pemerintah memberikan fasilitas dan sumber daya manusia (SDM), dalam hal ini tenaga pendidik yang mumpuni, khususnya di daerah sulit terjangkau agar sistem pembelajaran tidak terganggu.

Sedangkan terkait jumlah kasus positif Covid-19 yang terkonfirmasi positif dan sudah tembus 100.000 ribu orang, Sufmi Dasco Ahmad mempertanyakan, mekanisme penanganan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Karena ini membuat Indonesia berada di urutan 24 sebagai negara dengan kasus virus Corona terbanyak di dunia berdasarkan Worldometers. Melewati negara asalnya China yang berada di posisi ke-26 dengan jumlah kasus infeksi virus Corona sebanyak 83.959 orang

Melihat penambahan kasus yang terjadi ini, DPR akan mengadakan rapat dengan Pemerintah untuk membahasnya. DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan memiliki kewenangan untuk mempertayakan hal tersebut kepada pemerintah. Karena DPR tahu bahwa pemerintah telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.

Begitu pula terkait rencana pemerintah untuk membuka kembali sektor pariwisata dalam waktu dekat. Menurut Dasco masih perlu ada uji coba secara parsial terkait pemberlakuan protokol Covid-19 secara ketat dan disiplin. Dan sektor pariwisata perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Karena kalau pariwisata ini tidak kita diperhatikan, ini akan membuat ekonomi masyarakat di daerah wisata akan sulit.

"Sehingga usul saya secara parsial dilakukan uji coba antara membuka pariwisata dan melakukan uji rapid dan swab," tutur Koordinator Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 DPR itu.

Sedangkan perihal penolakan sebagian masyarakat Bali untuk tes Covid-19, Dasco menjelaskan bahwa itu sudah menjadi tugas pemerintah daerah setempat untuk meyakinkan masyarakatnya sehingga wilayahnya bisa kembali menjadi tempat tujuan pariwisata sekaligus bisa memberikan rasa aman.

"Kalau turis asing melihat bahwa protokol Covid-nya bagus, penanganan Covid-nya bagus, saya pikir Bali bisa kembali menjadi alternatif wisata di saat pandemi. Kami berharap banyak bahwa dengan aturan itu implementasinya yang dilakukan bisa berjalan dengan baik di lapangan," kata Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) ini.