satunusantaranews, Jakarta – Anggota DPD RI dari Papua Barat, Filep Wamafma mengapresiasi MenkoPolhukam Mahfud MD yang menerima langsung perwakilan masyarakat Papua Barat untuk menyampaikan aspirasinya (2/3) 2022. Dimana sejumlah masyarakat menyampaikan harapannya agar kepemimpinan di Papua Barat yang akan berakhir pada Mei mendatang tidak dipindahkan kepada Penjabat Sementara mengingat status otonomi khusus dan rencana pemekaran di wilayah Papua Barat.
“Kami apresiasi MenkoPolhukam yang sangat memahami dan mengerti tentang persoalan di Papua dan Papua Barat,” ujar Filep Wamafma usai menemui MenkoPolhukam bersama Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, dan perwakilan tokoh-tokoh Adat, Agama, dan Paguyuban Papua Barat di Ruang Nakula Gedung KemenkoPolhukam di Jakarta (2/3) 2022 lalu.
Senator Papua Barat ini berharap pihak kementerian terkait terutama KemenkoPolhukam mengambil langkah-langkah konkrit dalam rangka menjawab harapan yang disampaikan masyarakat Papua Barat. Termasuk memperpanjang masa jabatan Gubernur Papua Barat.
” Kita berharap agenda dapat direalisasikan, mengingat kondisi dan situasi politik di Tanah Papua. Orang yang memimpin sebaiknya adalah yang mendapat legitimasi kuat dari rakyat, apalagi situasi Papua Barat berbeda dengan provinsi lainnya.” ungkap Filep Wamafma.
Pada kesempatan itu, perwakilan DPD RI yang dipimpin Wakil Ketua Nono Sampono juga turut hadir memfasilitasi masyarakat Papua Barat bersama Menkopolhukam tersebut. Hal itu juga sejalan dengan hasil kunjungan kerja DPD RI ke Papua Barat pada 13-15 Februari lalu yang menerima aspirasi dari Dewan Adat, akademisi serta sejumlah elemen masyarakat dalam menyikapi habisnya masa jabatan Gubernur Papua Barat pada bulan mei 2022.
Menkopolhukam Mahfud MD menyebut akan mempelajari dan menindaklanjuti masukan serta aspirasi rakyat Papua Barat tersebut. Menurutnya, pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut kepada Presiden yang akan dibawa pada sidang Kabinet.
Sementara itu, Filep Wamafma turut berapresiasi kepada Wakil Ketua DPD RI Dr. Nono Sampono, anggota Komite I DPD RI, Ketua DPD RI dan seluruh jajaran DPD yang selalu peduli dan mengadvokasi masalah-masalah Papua, termasuk aspirasi masyarakat Papua Barat terkait perpanjangan jabatan Gubernur.
Leave a Comment