satunusantaranews, Jakarta – Karena kesehatan lebih utama, mari kita sama-sama saling menjaga sebab program sosial yang dijalankan komite merupakan satu kesatuan dengan kesehatan, ujar Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), Erick Thohir dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (13/9).
Dan pemerintah tidak mungkin menerapkan kesehatan tapi rakyat tidak makan, sulit bekerja, ujarnya lagi. Oleh karena itu TNI, Polri, Satgas Penanganan Covid-19 akan aktif dalam penegakan disiplin dan operasi yustisi di area-area yang terduga menjadi klaster baru.
Termasuk di wilayah perkantoran agar protokol kesehatan dijalankan lebih ketat.
Erick pun menyampaikan dalam kebijakan terbaru ditetapkan bahwa akan terdapat penyekatan terbatas terhadap semua kegiatan yang berlangsung di Jakarta.
Seperti kegiatan perkantoran yang meliputi 11 sektor, kantor pemerintahan/ASN dan perusahaan swasta diputuskan tetap berjalan dengan syarat dibatasi menjadi 25 persen dan akan berlangsung selama dua minggu.
“Dukungan pemerintah pusat terhadap kebijakan pemerintah daerah sudah jelas, yakni totalitas dalam penegakan disiplin terkait Inpres Nomor: 6/2020,” tegas Erick Thohir.
Operasi Yustisi, lanjutnya, melibatkan TNI dan Polri untuk mengkampanyekan jaga jarak dan menghindari kerumunan. Dalam rangka Operasi Yustisi pula juga menerapkan penggunaan masker, sehingga Pilkada 2020 aman, damai dan sehat.
Pemerintah tetap semaksimal mungkin menjaga kesehatan dan disiplin terus ditegakkan, keberadaan vaksin tetap diprioritaskan, dan kedepannya ekonomi akan bergerak kembali, katanya.
Seperti diketahui, Pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta akan mulai dilaksanakan 14 September 2020 dengan sejumlah penyesuaian, ujar Gubernur Anies sewaktu jumpa pers virtual konferensi pers dari Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan (13/9).
Dan dijelaskan pembatasan sosial berskala besar setelah lima kali menerapkan kebijakan PSBB transisi maka penyesuaian kali ini mempertimbangkan faktor perekonomian.
Di antaranya pasar dan pusat belanja tetap buka dengan protokol kesehatan, tidak memberlakukan surat ijin keluar masuk (SIKM) dari-ke Jakarta, dan sekolah/institusi pendidikan tutup (work from home, WFH).
Kebijakan Gubernur Anies pun diapresiasi akademisi dan praktisi, seperti Analis Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, yang mengisyaratkan bahwa kebijakan kemanusiaan Gubernur Anies menandai keprihatinan terhadap kondisi masyarakat setelah mengevaluasi sejumlah perkembangan.
Dan lagi, kebijakan Anies, sudah mengikuti anjuran Presiden Joko Widodo untuk memberi prioritas kesehatan masyarakat yang didukung perekonomian. Alasannya bisa dibenarkan bahwa bagaimana ekonomi bangkit kalau masyarakat sakit, ujar dosen Universitas Trisakti itu.
Sedangkan pakar komunikasi politik, Prof Karim Suryadi menggarisbawahi terkait polemik yang berkembang seputar PSBB Kembali di DKI itu, lantaran tidak adanya konduktor yang menjembatani hasil analisa Pemprov DKI Jakarta dengan kepala-kepala daerah lain bahkan Menteri terkait.
Bagaimana mensinkronkan kebijakan diskresi (kemanusiaan) Gubernur Anies dengan daerah penyangga dan Menteri terkait. Inilah yang menjadi sumber polemik, ujar Guru Besar KomPol FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung itu.
Leave a Comment