satunusantaranews – Surabaya. Ratusan massa gabungan elemen pekerja dan Mahasiswa yang Kamis (16/7/2020) melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor Gubernur, Jl Pahlawan Surabaya.
Mereka yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) meminta kepada Pemerintah dan DPR RI agar mencabut dan menghentikan RUU Cipta kerja tersebut yang saat ini sedang dibahas.
Ketua FSPMI kota Surabaya Doni Ariyanto selaku koordinator lapangan (Korlap) menyatakan, Bahwa elemen pekerja dan Mahasiswa yang tergabung dalam Getol Jatim, dengan tegas menolak semua cluster Omnibus Law.
“Ada Kepentingan segelintir pihak untuk membuat UU Omnibus law melalui tangan para elit politik, yang sangat merugikan para pekerja,” terang Doni.
Menurut Doni, UU Omnibus Law bukan hanya merugikan para pekerja saja, namun seluruh cluster sudah merugikan Rakyat.” oleh karena itu, Getol Jatim menuntut agar DPR RI menghentikan pembahasan,” tambahnya.
Selain menolak RUU Omnibus Law dibahas dan segera dicabut, Getol Jatim juga menuntut Negara agar bertanggung jawab atas PHK yang terjadi selama Pedemi Covid-19.
“Negara harus bertanggung jawab atas banyaknya buruh yang dirumahkan, tidak mendapat Gaji dan THR, serta pemutusan BPJS ketenaga kerjaan oleh perusahaan selama Pademi Covid -19,” papar Doni lebih lanjut.
Getol Jatim juga menyikapi “Bisnis” rapid test yang biayanya sangat mahal dan meminta pemerintah kota/ Kabupaten untuk memberikan fasilitas secara gratis.
“Kami juga menuntut agar digratiskan Rapid test untuk seluruh lapisan Masyarakat terdampak,” ujar Doni.
Getol Jatim juga mengancam akan melakukan aksi dan menginap didepan kantor Gubernur bila Pemerintah dan DPR RI tidak segera menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law.
“Bila DPR RI masih tetap membahas RUU Omnibus Law dan tidak segera membatalkan, kami akan tetap melakukannaksi dan menginap disini,” pungkas Doni.
Leave a Comment