PT. PG Terbukti Bakar Lahan Harus Bayar Ganti Rugi Rp 238 Miliar

Demikian Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK, KLHK, Rasio Ridho Sani dalam keterangannya (29/07) menyampaikan bahwa, penindakan atas pelaku pembakar hutan/lahan merupakan komitmen KLHK. Pihaknya akan bertindak sangat serius, dikarenakan pembakaran hutan/lahan adalah kejahatan yang berdampak luar biasa.

Majelis Hakim memutuskan perkara tanpa dihadiri pihak PT PG, dengan pertimbangan hukum PT PG telah dipanggil secara patur namun tidak hadir (putusan verstek). Hal tersebut lantaran kabut asap yang ditimbulkan membahayakan kesehatan, seringkali berlangsung cukup lama, serta satwa liar dan keanekaragaman hayati terganggu bahkan ada yang mati. Ekosistem gambut rusak karena terbakar tidak dapat dipulihkan kembali seperti semula, sehingga kerugian lingkungan dan ekonomi yang ditimbulkan sangat besar, ungkap Rasio Sani.

"Oleh karenanya tidak ada pilihan lain, selain hukuman yang seberat-beratnya, baik sanksi administratif, pidana maupun perdata, agar memberikan efek jera," tegasnya lagi.

Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan, Hariyadi, SH, MH, bersama Hakim Anggota Suswanti, SH,MH, dan Ahmad Suhel, SH, MH, dalam putusannya menyatakan perbuatan PT PG telah melawan hukum dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability) atas terjadinya kebakaran lahan gambut seluas 600 ha di areal PT PG, di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

Majelis Hakim PN Jaksel juga menghukum PT PG membayar kerugian lingkungan hidup Rp.238 Miliar, dan tidak melakukan kegiatan apa pun dalam lahan gambut PT PG. Disamping pula membayar bunga denda sebesar 6% per tahun dari total nilai ganti rugi lingkungan hidup serta membayar perkara sebesar Rp 5,5 juta.

Rasio Sani mengapresiasi Majelis Hakim yang memeriksa perkara, serta kinerja para ahli dan jaksa pengacara negara yang telah membantu KLHK dalam menangani perkara kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat.

“Kami melihat putusan PN Jakarta Selatan telah menerapkan prinsip in dubio pro natura, prinsip kehati-hatian serta dalam mengadili perkara menggunakan beban pembuktian dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak,” kata Rasio Sani.