satunusantaranews, Jakarta – Lembaga Riset Keuangan asal Amerika Serikat bernama AidData yang memperkirakan Indonesia punya utang tersembunyi ke China sebesar Rp245 triliun diduga untuk membiayai berbagai proyek besar pemerintah. Fakta ini menjadi catatan khusus terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin yang hari ini genap berusia dua tahun.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencatat sebagian besar merupakan pembiayaan pembangunan dalam program Belt and Road Initiative (BRI). Salah satunya kereta cepat Jakarta-Bandung yang menuai polemik.
“Jangan sepelekan temuan ini. Terlebih, dampak dari keputusan yang serba instan dan kejar-tayang, pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini ditanggung APBN,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera (20/10).
Selain itu, terkait kinerja penegakan hukum yang melemah. Kepuasan publik menurun dari 65,6% (April) menjadi 59,4% (Oktober) menurut survey Nasional Kompas Oktober 2021. Banyaknya kasus pelanggaran hukum yang tidak diselesaikan secara layak patut diduga menjadi penyebab. Seperti kasus dugaan pemerkosaan 3 anak di bawah umur oleh ayah kandung di Luwu Timur (Sulsel) yang membuat polisi membuka kembali kasus ini.
“Juga kasus ‘smackdown’ mahasiswa si Tangerang mestinya bisa menjadi cambuk peningkatan penedekatan nan humanis demi kepolisian yang presisi,” ujarnya.
Kemudian, isu pemberantasan korupsi khususnya yang terjadi di KPK. Yang menjadi perhatian pihaknya adalah amat disayangkannya sikap diamnya Presiden Jokowi saat menangani polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di KPK. Polemik TWK KPK dan diamnya Pak Jokowi amat disayangkan. Kepercayaan publik terhadap KPK pun jeblok. Perlu diingat dukungan publik punya nilai strategis bagi KPK, kata dia.
Leave a Comment