Ironi Warga Kapuas Hulu Golput, Minta Pemerintah Prioritaskan Infrastruktur Listrik

satunusantaranews, Jakarta - Seluruh warga Dusun Geruguk memutuskan tidak menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada Kapuas Hulu 2020 lantaran tempat tinggal mereka belum dialiri listrik. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta peristiwa ini menjadi perhatian serius pemerintah, terutama Pemkab Kapuas Hulu.

"Kejadian warga satu kampung di Kapuas Hulu, Kalimatan Barat, golput sebagai bentuk protes karena dusunnya belum dialiri listrik merupakan sebuah ironi yang harus jadi perhatian kita bersama," ujar LaNyalla, Jumat (11/12/2020).

Peristiwa satu kampung golput tersebut terjadi di Dusun Geruguk Desa Kumang Jaya, Kecamatan Empanang. KPU menyebut hanya 11 orang yang menyalurkan hak pilih di TPS Dusun Geruguk, itu pun hanya petugas TPS di daerah tersebut. Warga Dusun Geruguk memilih golput sebagai bentuk protes.

"Ini merupakan pesan yang harus segera diperhatikan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Oleh karena itu Pemkab Kapuas Hulu, Pemprov Kalbar, hingga pemerintah pusat, termasuk juga PLN, harus merespons cepat," ucap LaNyalla.

Senator asal Dapil Jawa Timur itu meminta pemerintah segera memprioritaskan pembangunan infrastruktur listrik untuk warga Dusun Geruguk. LaNyalla berharap agar warga tidak kesulitan lagi karena tempat tinggalnya belum dialiri listrik.

"Listrik merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga aksi protes yang dilakukan warga sangat wajar karena di era modern seperti ini, masih ada yang rumahnya belum mendapat aliran listrik," tuturnya.

LaNyalla menyebut kejadian golput di Kapuas Hulu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah. Ini membuktikan bahwa masih banyak yang harus dilakukan pemerintah untuk menunjang kesejahteraan rakyat.

"Hal ini harus menjadi perhatian serius Bupati terpilih di Kapuas Hulu. Kepala daerah terpilih sebaiknya merespons cepat protes warga," ucap LaNyalla.

"Bupati terpilih harus sensitif dan cepat tanggap terhadap harapan warga. Apalagi masalah listrik merupakan hal penting dalam kehidupan," sambung mantan Ketum KADIN Jatim itu.

LaNyalla juga meminta senator Dapil Kalimantan Barat untuk ikut mengawal protes dari warga Dusun Geruguk. Selain itu, ia mengimbau DPD di Kalimantan Barat untuk mendata desa-desa mana saja yang belum mendapat aliran listrik sehingga bisa sama-sama mendapat perhatian.

"Saya meminta para senator di Kalimatan Barat untuk memberi pendampingan kepada warga yang rumahnya belum mendapat aliran listrik. Aspirasi mereka harus terus kita kawal," tegas LaNyalla.

Untuk diketahui, ada 4 anggota DPD RI Dapil Kalimantan Barat untuk periode 2019-2024. Mereka adalah Cristiandy Sanjaya, Erlinawati, Maria Goreti, dan Sukiryanto.