KH. Ir Abdul Hakim Dapil Lampung Mengadakan Agenda Sosialisasi 4 Pilar

satunusantaranews, Jakarta – Jumat (25/09/2020) Agenda sosialisasi 4 Pilar MPR yang diadakan oleh Anggota DPD/MPR RI Dapil Lampung KH. Ir Abdul Hakim, MM yang bertempat di Kompleks SDIT Wahdatul Ummah Metro.

 

Dalam kegiatan yang bekerja sama dengan yayasan Wahdatul Ummah dan menghadirkan pengurus yayasan ini juga dihadiri oleh narasumber aktifis Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia Sapto Nugroho, SH, MH.

 

Dalam sambutannya, mewakili pihak Yayasan Heriyanto mengucapkan terima kasih kepada Abdul Hakim. Tak lupa juga menambahkan harapan yang diinginkannya.

 

“Semoga acara ini dapat menambah pemahaman peserta tentang pentingnya 4 pilar MPR, karena semakin paham kita tentang 4 pilar maka bangsa ini akan semakin kokoh,” Ucap Heriyanto.

 

Dalam pemaparannya, Abdul Hakim senator Lamping menyampaikan terkait inspirasi yang bersumber dari Al-Quran.

 

“Manusia ini diciptakan dari laki-Laki dan perempuan, berbeda-beda suku bangsa dan agama untuk saling mengenal,” papar Abdul Hakim.

“Negara merupakan alat untuk mengelola berbagai perbedaan anak bangsa sehingga menjadi kekuatan besar” lanjutnya.

 

Abdul Hakim juga membahas mengenai adanya pihak-pihak yang berkeinginan untuk mengembalikan ide-ide lama Pancasila.

 

“Pancasila sudah final, sudah kesepakatan para pendiri bangsa ini, kita sebagai masyarakat tinggal mengamalkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Mari bersama kita jaga kebhinekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia” tutup Abdul Hakim.

 

Selain itu, turut juga Sapto menyampaikan pemaparannya terkait salah satu pilar penting.

 

“Negara kita adalah negara hukum, produk hukum tertinggi kita adalah UUD 45, maka ini menjadi pilar penting bagi sebuah bangsa” ujar Sapto.

 

Sesi terkahir acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, salah satu peserta menyampaikan harapannya.

 

“Akhir-akhir ini dinegara kita bermunculan organisasi seperti Sunda Empire yang memiliki tatanan pemerintahan sendiri padahal mereka hidup dibawah naungan pemerintah Indonesia, 4 pilar MPR harus mampu mengontrol hal-hal seperti agar tidak terjadi perpecahan ” ungkap Erson.