Komunitas Konsumen Meminta Presiden Jokowi Copot Kepala BPOM

Satunusantaranews-Jakarta, Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) Menyurati Presiden Jokowi Untuk Memberhentikan Kepala BPOM RI dari jabatannya karena tidak menjalankan tugas dan wewenang dengan baik sehubungan dengan kasus gagal ginjal yang telah menelan banyak korban. Ketua KKI Dr. David Tobing menyampaikan, bahwa sebelumnya KKI sudah mengirimkan Surat  Keberatan kepada BPOM RI (SOMASI) yang juga ditembuskan kepada Presiden Jokowi. Dalam keterangan tertulis (3/11) Ketua KKI, Dr. David Tobing menyampaikan isi surat kepada Presiden Jokowi antara lain :

1. Bahwa KKI telah menyampaikan keberatan kepada BPOM RI melalui Surat tertanggal 27 Oktober 2022, karena BPOM RI telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Penguasa karena tidak menjalankan tugas dan wewenangnya dalam rangka pengawasan sirup obat yang ditenggarai mengandung zat-zat berbahaya. Dalam somasi tersebut KKI juga meminta BPOM RI untuk melakukan pengujian seluruh produk yang telah dikeluarkan izin edar sirup obat secara mandiri kemudian mengumumkan kembali hasil-hasil uji produk sirup obat yang dilakukan KKI juga mendesak agar BPOM  menyampaikan permintaan maaf kepada Masyarakat Indonesia. "Kepala BPOM tidak merespon somasi kami dan bahkan melakukan pembelaan untuk lepas dari tanggung jawab", sesal David.
2. Bahwa  Kepala BPOM RI bukan mengakui kelalaian dan meminta maaf malah melakukan hal-hal antara lain :
   • Melimpahkan tanggung jawab ke Kementerian Kesehatan dalam perkuatan regulasi dan obat terkait cemaran EG dan DEG mulai dari regulasi pengawasan pre market hingga post market meliputi pemasukan bahan tambahan, standard an/atau persyaratan mutu dan kewamanan (Farmakope Indonesia); "tindakan Kepala BPOM ini sangat aneh karena tugas pengawasan pre market dan post market itu merupakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam perundang undangan tegas David.
   • Kepala BPOM juga Melimpahkan kesalahan ke Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dengan dalih bahwa seharusnya kedua Kementrian tersebut  memeriksa bahan pelarut yaitu PG dan PEG yang diimpor melalui kategori non lartas sehingga Kepala BPOM RI menyangkal bukan masuk pemeriksaan BPOM RI ; tindakan kepala BPOM yang membawa2 Kementrian Perdagangan dan  Perindustrian adalah tindakan yang sembrono  dan hanya untuk melakukan pembelaan diri, tegas David.

David juga kembali mengingatkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia juga telah menemukan dugaan maladministrasi di BPOM RI sehubungan dengam cara kerja pengawasan pre market dan post market, "KKI melihat Kepala BPOM RI bukannya melakukan tindakan koreksi dan meminta maaf kepada masyarakat tapi malah banyak melimpahkan kesalahan ke Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian", jadi sudah sangat patut dicopot dari jabatannya", ujar David.

Dalam rilisnya David juga memghimbau  Kepala BPOM untuk mengingat kembali MAKLUMAT PELAYANAN yang pernah ditandatangani sendiri pada tanggal 23 Agustus 2018 yang berisi Dengan ini Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Menyatakan Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak ditepati kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan undangan

Bahwa dengan terbuktinya beberapa sirup obat yang sebelumnya sudah memperoleh ijin edar dari BPOM mengandung zat2 berbahaya maka terbukti Kepala BPOM telah tidak menjalankan standar pelayanan dengan hati hati sehingga sudah patut diberi sanksi yaitu pencopotan dari jabatan" pungkas David. "Kami mohon agar Bapak Presiden Republik Indonesia segera memberhentikan Kepala BPOM RI karena tidak melakukan tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM sebagaimana mestinya" tutup David.