satunusantaranews, Jakarta – Didampingi Anggota DPD RI asal Lampung, Bustami Zainudin, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima audiensi Himpunan Pengusaha Bugis Indonesia (HIPBI) di kediaman Ketua DPD RI, Kuningan, Jakarta (12/3). Sedangkan dari HIPBI hadir Zackya Yahya, Ustadz Andi, Shinta, Jefri, M Iqbal S, P Agus S dan Sanjaya. Kepada Ketua DPD RI, Zackya Yahya berbicara tentang kondisi bangsa yang diperburuk dengan kegaduhan komunikasi elit politik. Kondisi tersebut menurut dia kontradiktif dengan upaya pemulihan ekonomi bangsa ini.
“Dalam kondisi rakyat menjerit karena harga komoditi naik, minyak goreng langka, tempe tahu dan kedelai sempat juga hilang, tapi elit politik malah gaduh soal penundaan Pemilu, soal perpanjangan jabatan Presiden. Ini kan malah ironi,” ucapnya.
Karena itu HIPBI berharap kepada Ketua DPD RI agar mengingatkan elit politik juga pemerintah untuk fokus pada menjawab keluhan rakyat kecil, lanjutnya.
Ketua DPD RI menegaskan bahwa dirinya dan DPD RI sudah mengingatkan dengan keras kepada elit politik, partai politik juga pemerintah supaya menjaga kondusifitas.
“Saya sudah ingatkan itu. Jangan bikin gaduh. Janganlah bicara soal kekuasaan terus, tapi prioritaskan pada kondisi rakyat yang sedang terpuruk,” tegas LaNyalla.
LaNyalla pun menyoroti Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim ada 110 juta pengguna media sosial yang membahas penundaan Pemilu 2024 dan ratusan juta yang membicarakan Presiden 3 periode.
“Saya sudah siarkan ke berbagai media kalau klaim itu tidak kredibel. Karena kami juga memiliki analisa big data yang hasilnya berbeda dengan klaim itu,” tegasnya.
Menurut analisa data yang membicarakan tentang Pemilu 2024 di platform Instagram, YouTube dan TikTok tidak sampai 1 juta orang. Lantaran jumlah pasti akun yang terlibat dalam percakapan wacana itu 693.289 percakapan. Di Twitter, percakapan tentang pemilu hanya melibatkan 17 ribu akun unik, ungkapnya.
Yang ada, lanjut LaNyalla, media sosial justru banyak membicarakan ibu-ibu dan masyarakat umum yang kesulitan memperoleh minyak goreng, gula pasir dan lainnya. Dari big data tersebut percakapan tentang minyak goreng yang hilang dari pasaran mencapai 3.272.780 percakapan. Kita tidak asal ngomong, kita juga berdasarkan data, tegasnya lagi.
Di sisi lain, dalam tugas pengawasan kepada pemerintah DPD RI saat ini sudah membentuk banyak Panitia Khusus (Pansus) untuk membuat persoalan semakin transparan dan tidak membuat gaduh di masyarakat.
“Menjawab aspirasi masyarakat kami sudah bikin Pansus BLBI, PCR, UU Ciptaker juga. Jadi itu sesuai tugas kami dalam pengawasan. Itu bukan artinya kami oposisi. Ini adalah tugas sesuai konstitusi,” jelasnya.
Leave a Comment