Koordinasi Pusat dan Daerah, Kunci Sukses Penanganan Covid-19

satunusantaranews, Jakarta - Secara  nasional perkembangan covid-19 dalam beberapa minggu berakhir, bulan September ini mengalami penurunan baik kasus terkonfirmasi sebesar 36,84%, kesembuhan mengalami peningkatan 9,59% dan kasus kematian mengalami penurunan-52,05%.

Hal tersebut terungkap saat Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri dengan Komite I DPD RI terkait “ Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Masa Covid 19” (20/9). Mendagri Muhammad Tito Karnavian, didampingi dua dirjen beserta  jajarannya dilakukan secara hybrid, kombinasi fisik dan virtual, di pimpin Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi.

Selain itu, hal penting yang disampaikan yakni terkait koordinasi dan sinergisitas antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga vertikal dalam rangka mengatasi pendemi covid 19, Relokasi dan refocusing anggaran APBD untuk penanganan  kesehatan, stimulus ekonomi dan jaringan pengamanan sosial.

Sehingga penanganan pandemi covid di Indonesia menunjukan trend yang terus membaik, tentunya dengan pelaksanaan PPKM dilakukan secara terus menerus, bertahap dan bertingkat.

Anggota Komite I DPD RI sangat mengapresiasi atas penanganan covid-19 yang di lakukan oleh pemerintah yang menunjukan kemajuan luar biasa dalam banyak hal, mulai dari pelaksanaan vaksin massal yang dilakukan pemerintah dengan menggandeng mitra dengan banyak pihak.

DPD RI juga menjadi salah satu mitra pemerintah yang akan terjun ke daerah dalam program vaksinansi didaerah. Sementara pada bagian lain banyak pertanyaan dari anggota guna melakukan penajaman terhadap materi yang disampaikan terkait permasalahan-permasalahan yang selama pendemi di berbagai daerahnya masing-masing.

Dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan daerah dipandang banyak senator menjadi kunci sukses dalam penanganan Covid-19 saat ini. Anggota yang memberikan pertanyaan, antara lain, Muhammad Nuh dari  Sumatera Utara, Jialyka Maharani (Sumatera Selatan), Abdul Rahman Thoha (Sulawesi Tengah),  Agustin Teras Narang (Kalteng), Lily Salurapa (Sulawesi Selatan), dan Richard Hamonangan Pasaribu. (Kepri),  Abdul Syukur (Jambi), Abdul Kholik (Jawa Tengah).

Rapat Kerja akhirnya menghasilkan tiga kesimpulan rapat sebagai berikut, pertama, Komite I DPD RI, melalui Menteri Dalam Negeri RI meminta Pemerintah untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi penanganan covid-19, serta memperkuat koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam penanganan covid 19 dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan secara optimal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Kedua, Komite I DPD RI sepakat dengan Menteri Dalam Negeri RI untuk mendorong percepatan belanja daerah dalam penanganan covid-19 khususnya terkait penanganan kesehatan, peningkatan ekonomi dan Jaring Pengamanan Sosial. Komite I meminta Menteri Dalam Negeri RI untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan belanja daerah tersebut agar tersalurkan secara transparan, efisien dan tepat sasaran.

Ketiga, Komite I DPD RI sepakat dengan Menteri Dalam Negeri RI untuk bersama-sama membahas lebih lanjut isu-isu strategis daerah lainnya antara lain, penataan daerah, otonomi khusus papua, daerah perbatasan, daerah kepulauan, pemilihan umum tahun 2024, dan hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.