Larangan Alat Penangkapan Ikan yang Tak Mendukung Ekologi Laut NKRI

satunusantaranews, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono resmi mengeluarkan aturan tentang larangan alat penangkapan ikan yang dapat merusak lingkungan dan satu diantaranya adalah cantrang.

 

“Salah satu janji lainnya yang saya tunaikan, melarang alat penangkapan ikan yang tak mendukung ekologi di laut NKRI, salah satunya cantrang. Bagi saya, antara ekologi dan ekonomi tidak untuk dipertentangkan, melainkan diatur sedemikian rupa agar keduanya berjalan beriringan,” tegasnya.

 

Demikian isi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

 

 

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini menambahkan bahwa peraturan tersebut merupakan gabungan dari beberapa peraturan sebelumnya. Selain itu juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

 

“Permen KP ini merupakan eloborasi dari Permen KP Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rumpon, Permen KP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Andon Penangkapan Ikan, Permen KP Nomor 59 Tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan serta Kepmen KP Nomor 6 Tahun 2020 tentang alat Penangkapan Ikan di WPPNRI,” paparnya.

 

Tidak hanya larangan terhadap alat penangkapan ikan tetapi terdapat substansi lain dalam peraturan ini, yaitu jalur penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, penempatan alat penangkapan ikan serta alat bantunya di WPPNRI dan penataan andon penangkapan ikan.

 

 

“Permen KP ini hadir untuk memberikan jawaban dan menjadi pedoman usaha perikanan tangkap. Selain itu juga untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara bertanggung jawab dan berkelanjutan,” terangnya.

 

Peraturan tersebut diterbitkan setelah dilakukan pembahasan yang tidak sebentar. Berbagai kajian hingga konsultasi publik dilaksanakan KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk memberikan solusi bagi masyarakat kelautan dan perikanan. Aturan baru ini tentu mendukung kemudahan berusaha di bidang perikanan tangkap serta diharapkan dapat mendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui mekanisme pasca produksi yang menjadi program prioritas KKP di bawah nakhoda Menteri Trenggono.