Mengkaji Kebijakan Perlindungan Bagi Pekerja Migran

satunusantaranews, Jakarta – Menggelar rapat kerja dengan Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauziyah tentang Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia selama masa Pandemi Covid-19. Komite III DPD RI melihat pandemi COVID-19 sangat berpengaruh besar terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Selain itu, Ketua Komite III DPD RI, Silviana Murni mengatakan isu kesehatan akibat pandemi covid-19 telah menjadi prioritas utama pemerintah dalam pengambilan kebijakan dibidang ketenagakerjaan, karena Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga terkena dampak pandemi Covid-19.

 

Beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini adalah ketidakpastian keberangkatan bagi Calon PMI, ketersediaan pelayanan kesehatan dan juga kendala ekonomi karena adanya kebijakan pengetatan arus mobilitas sosial.

 

Kalau kita lihat lagi pada sektor pekerja migran ini dampaknya sangat terasa sekali, sekitar 88.000 PMI tertunda proses penempatannya, karena pemerintah memberlakukan kebijakan penghentian sementara penempatan PMI, yang kemudian dicabut dan diganti dengan kebijakan baru yang mengatur tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru, ujar Silviana Murni saat memimpin rapat kerja yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI (31/8).

 

Komite III DPD RI berharap kebijakan yang dibuat dalam rangka pemulihan ekonomi ini tetap memperhatikan kebijakan sektor kesehatan yang berlaku di negara tujuan dan protokol kesehatan, sehingga tidak menimbulkan masalah baru.

 

Sementara itu, Anggota Komite III DPD RI Hasan Basri meminta pemerintah untuk memberikan perhatian khusus untuk tenaga kerja wanita, khususnya yang berada pada wilayah perbatasan. Hasan Basri menilai perlu ada kebijakan program pelayanan kesejahteraan dan perlindungan bagi tenaga kerja wanita.

 

“Terkait tenaga-tenaga kerja yang melintas melalui Kalimantan Utara dan Malaysia menuju perbatasan hutan garismatif, perlu ada solusi permasalahan sosial tenaga kerja wanita khususnya di daerah perbatasan Malaysia. Dibutuhkan program pelayanan kesejahteraan sosial tenaga kerja,” ujarnya.

 

 

Anggota Komite III DPD RI, Muhammad Rakhman justru menyoroti tentang percepatan pemberian vaksin bagi PMI. Pemerintah diharapkan dapat melakukan percepatan program pemberian vaksin bagi PMI yang telah mendapatkan penempatan di negara yang dituju, dengan mengisyaratkan vaksinasi di negara asal.

 

“PMI yang memiliki visa yang akan kembali bekerja ke Saudi Arabia hari ini mengeluhkan untuk bisa difasilitasi dalam rangka vaksin kedua dan ketiga karena itu syarat juga untuk bisa kembali ke Saudi Arabia,” ujarnya.

 

Dalam kesempatan Raker tersebut, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan pandemi Covid-19 memang menimbulkan sejumlah persoalan di sektor tenaga kerja, diantaranya tentang penempatan tenaga kerja. Penghentian sementara ini juga diikuti dengan penempatan pekerja migran secara unprosedural. Tentunya, Ida Fauziyah menambahkan pemerintah membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk mengatasinya.

 

“Kami membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk sama-sama memusuhi dan perang melawan penempatan unprosedural ini. Kami membutuhkan dukungan dari masyarakat dan juga para pengambil kebijakan untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat,” jelasnya.

 

Terkait dengan perlindungan terhadap tenaga kerja, Ida menjelaskan pemerintah akan hadir untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang ada di luar negeri, tidak hanya kepada pekerja tapi juga kepada keluarganya. Namun, pemerintah juga berharap agar para pekerja untuk memilih cara yang benar dalam mencari pekerjaan di luar negeri.

 

Pemerintah saat ini juga terus berupaya semaksimal mungkin agar negara-negara lain kembali penempatan kerja bagi PMI. “Contoh dengan Taiwan, kami harus sampai berapa kali rapat baik untuk pemulangan ingin penempatan dibuka, tidak mungkin kami kemudian menghalangi untuk tidak bekerja sementara kita tahu bahwa lapangan pekerjaan terbatas saat ini,” jelas Ida Fauziyah.