satunusantaranews, Jakarta – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto selaku Ketua Harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) memimpin Rapat Pleno KKIP Tahun 2021, pada (20/05) di Kementerian Pertahanan, Jakarta. Agenda pada rapat tersebut di antaranya adalah pembahasan tindak lanjut arahan dari Presiden RI selaku Ketua KKIP pada Sidang KKIP di Istana Bogor, tanggal 13 April 2021.
Hadir pada Rapat Pleno KKIP tersebut Menteri BUMN Erick Thohir selaku Wakil Ketua Harian KKIP, Menteri PPN/ Bappenas Suharso Manoarfa selaku Anggota KKIP, Wamenhan RI M. Herindra selaku Sekretaris KKIP dan Katimlak KKIP Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo.
Hadir pula beberapa pejabat dari Kementerian terkait yang juga menjadi Anggota KKIP, di antaranya Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek Taufik Bawazier yang mewakili Mendikbud-Ristek, Sekjen Kominfo Mira Tayyiba mewakili Menkominfo, Dirjen Pengelolaan, Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu Dwi Puji Astuti mewakili Menkeu, Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Heru Kusnanto mewakili Panglima TNI dan Aslog Kapolri Irjen Pol Firman Shantyabudi mewakili Kapolri.
Untuk menuju kemandirian industri pertahanan dalam negeri, Menhan Prabowo dalam sambutannya menyampaikan beberapa arahan dari Presiden RI yang disampaikan pada Sidang KKIP April lalu, di antaranya adalah perlunya kesinambungan dalam pengadaan Alpalhankam.
“Untuk menuju kemandirian juga diperlukan penguasaan teknologi. Untuk itu,perlu peran serta semua pihak terutama pendidikan tinggi dan para ahli-ahli di bidang elektronika,” jelas Menhan Prabowo.
Selanjutnya adalah arahan Presiden bahwa paradigma belanja pertahanan harus diubah menjadi suatu investasi pertahanan. Anggaran pertahanan harus dikelola dengan baik sehingga dapat membantu membantu peningkatan ekonomi nasional.
“Oleh karena itu kita harus mencari bagaimana implementasi imbal dagang, kandungan lokal, offset, transfer of technology, dan rincian investasi pertahanan dalam setiap pengadaan alpalhankam dari luar negeri,” kata Menhan.
Untuk menuju kemandirian di bidang industri pertahanan, Menhan menambahkan perlunya suatu Rencana Strategis (Renstra) jangka panjang sehingga dapat menjadi rujukan untuk membangun kemandirian industri pertahanan, yakni dengan adanya suatu masterplan yang berjangka panjang.
“Presiden kehendaki masterplan jangka panjang. Bukan tahun per tahun,” ujar Menhan.
Adapun Menhan Prabowo menekankan perlunya rekomendasi dan evaluasi dari KKIP dalam semua pembelian alutsista. Hal ini agar menjamin Indonesia diuntungkan dari segala aspek dalam setiap pembelian alutsista.
Leave a Comment