satunusantaranews, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD meresmikan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bone Bolango Gorontalo melalui virtual di Jakarta, pada Rabu (27/1). Mal Pelayanan Publik ini merupakan yang pertama di Kabupaten/ Kota Bone Bolango dengan membuka 269 izin pelayanan.
“Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Bone Bolango ini dinyatakan beroperasi dengan resmi mulai hari ini Rabu, 27 Januari 2021,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD saat menghadiri peresmian Mal Pelayanan Publik Bone Bolango Gorontalo.
Menko Polhukam mengatakan, peresmian ini merupakan acara yang sangat penting karena membuat pelayanan menjadi cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. Disampaikan bahwa selama ini masyarakat selalu beranggapan jika pelayanan publik di pemerintahan lelet, tidak mudah, kadangkala sulit terjangkau karena tempatnya jauh dan juga tidak nyaman.
“Bahkan pelayanan publik kita ini koruptif, ada semboyan kalau bisa lama kenapa dipercepat. Sehingga pemerintah menyambut baik dan membuat dorongan melalui berbagai regulasi agar ada proses pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.
Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, birokrasi di Indonesia koruptif karena dua hal yaitu tumpang tindihnya peraturan dan terlalu gemuknya birokrasi. Oleh karena itu, pemerintah membuat omnibus law untuk merampingkan peraturan dan juga membuat kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan memotong beberapa eselon.
Kemudian Presiden menginstruksikan untuk membuat peraturan pemerintahan berbasis elektronik. Oleh karena itu, Menko Polhukam bersyukur dan menyambut gembira MPP di Bone Bolango ini karena merupakan salah satu bentuk untuk merespon dorongan pemerintah agar menjadi efektif dan efisien membangun pelayanan publik, sehingga tidak akan mudah lagi untuk dimain-mainkan.
“Oleh sebab itu, selamat kepada Bupati dan Kabupaten Bone Bolango yang merupakan kabupaten sekaligus kota pertama yang membuat MPP dengan 269 konters yang sudah dibuka dan siap melayani masyarakat setiap saat. Kalau ada sesuatu masalah, baik teknis maupun administratif ada Bapak MenPan RB dan seluruh jajarannya yang akan membimbing dan memberikan petunjuk yang diperlukan agar program ini berjalan lancar,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.
Dalam kesempatan yang sama, MenPan RB Tjahjo Kumolo mengatakan MPP adalah langkah adaptif pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan, termasuk kondisi krisis.
“Hadirnya Mal Pelayanan Publik ini merupakan wujud nyata dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk tetap memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakatnya, walaupun harus menyesuaikan diri di tengah pandemi yang terjadi,” ujar Tjahjo.
Pembentukan MPP menjadi langkah yang dilakukan pemerintah untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat tranformasi ekonomi agar Indonesia dapat bertumbuh kembali. Pembentukan MPP juga merupakan langkah awal dalam pembenahan pelayanan publik. Kreativitas baru perlu dikembangkan kembali untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman, termasuk dalam kondisi krisis seperti wabah Covid-19.
MPP merupakan penggabungan berbagai jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/D maupun swasta yang dapat dilakukan dalam satu tempat dengan sistem yang terintegrasi. Kehadiran MPP menjadi bukti nyata sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah yang berhasil menghilangkan ego sektoral demi kesuksesan program pembangunan.
Hadir dalam pelantikan tersebut Bupati Bone Bolango Hamim Pou, Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPan RB Diah Natalisa, serta seluruh pejabat terkait.
Leave a Comment