satunusantaranews, Jakarta – Pembangunan infrastruktur membutuhkan investasi jangka panjang dengan nilai besar. Karena investasi yang besar segala sesuatunya harus direncanakan dengan matang. Termasuk risiko, kepastian pengembalian investasi, dan potensi keuntungan yang berkelanjutan. Dan pembangunan sejatinya kebutuhan publik.
Menurut pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, tata kelola pembangunan infrastruktur harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Untuk itu, perlu adanya audit infrastruktur. Dengan begitu nantinya dapat mempertimbangkan dan mengkritisi pembangunan infrastruktur yang dapat dilanjutkan pada pemerintahan berikutnya.
“Jika dikerjakan dengan baik, infrastruktur memiliki peran strategis ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” ujar Agus mengingatkan.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan akan lebih selektif dalam melakukan pembangunan baru. Basuki menegaskan pada 2022 harus memberikan perhatian lebih kepada kegiatan prioritas untuk infrastruktur yang sudah terbangun melalui optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi.
Artinya, pembangunan baru sangat selektif. Kalau nggak selesai 2023 atau 2024, batalin, jelas Basuki dalam Konsultasi Regional Kementerian PUPR 2021 yang disiarkan secara virtual (15/3) lalu. Dengan kata lain, jika pada 2023 dan 2024 pembangunan baru tidak selesai, Basuki meminta proyek tersebut tidak perlu dilakukan.
“Dengan begitu menurutnya, Kementerian PUPR tidak perlu meninggalkan isu-isu pembangunan yang akan datang,” jelasnya.
Pembangunan baru harus sangat selektif harus bisa diselesaikan 2024 minimal tinggal sedikit, tidak ada mangkrak pada 2024, tegasnya.
Sedangkan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pemerintah menyasar peluang investasi di tiga sektor infrastruktur, yakni Jalan Tol, Pelabuhan, dan Bandara melalui Lembaga Pengelola Investasi Indonesia Investment Authority (INA).
“Kami berharap bisa membawa modal yang diperlukan untuk investasi infrastruktur guna menjamin Indonesia mendapatkan manfaat di masa depan,” kata Kartika Wirjoatmodjo. Dan untuk melancarkan upaya pembangunan dengan hasil yang terbaik, kami bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan dalam mengakomodir struktur konsorsium INA, sementara mereka berinvestasi di bandara.
Kehadiran INA bertujuan memberikan pilihan kepada para investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Investor dapat berinvestasi melalui pembelian saham, pembelian surat berharga negara, berinvestasi melalui BKPM, dan juga bisa melalui partnership. Target penyerapan investasi periode pertama INA adalah infrastruktur transportasi, karena sektor ini disiapkan untuk menjaga peningkatan demand atau permintaan saat ekonomi pulih.
Oleh Nawasanga, Jurnalis Pemerhati Pembangunan Indonesia
Leave a Comment