Pemerintah Anggap Remeh Digitalisasi Nozzle

satunusantaranews - Jakarta. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menilai Pemerintah tidak serius melaksanakan program digitalisasi nozzle BBM. Digitalisasi nozzle adalah program penggantian alat salur BBM dari dispenser ke kendaraan, dari yang manual ke nozzle digital. Dengan nozzle digital ini BBM yang dikeluarkan dapat diketahui disalurkan ke kendaraan mana saja.

Program digitalisasi nozzle di 5.518 SPBU yang ditargetkan selesai 31 Desember 2018, namun faktanya hari ini baru terealisasi sebesar 31%. Padahal target tersebut sudah direvisi sebanyak 5 kali. "Ini kan keterlaluan molornya. Pemerintah seperti tidak bersungguh-sungguh untuk menanggulangi masalah kebocoran BBM bersubsidi melalui penerapan digital nozzle. Padahal kerugian negara akibat kebocoran migas diprediksi Pertamina mencapai Rp 30 triliun setiap tahun," tegas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Dalam revisi ke-5, program digitalisasi nozzle ini ditargetkan tuntas bulan Agustus 2020. Tapi melihat implementasinya baru 31% Mulyanto memperkirakan target tersebut tidak akan selesai di bulan yang ditentukan. "Menurut saya sudah saatnya Deputi Pencegahan KPK turun langsung ke masalah ini, karena ini simpul yang strategis untuk menekan kerugian negara karena kebocoran migas.

Jangan sampai terkesan Pemerintah melakukan tindakan pembiaran terhadap oknum-oknum yang menikmati kebocoran BBM," ujar mantan Irjen Kementerian Pertanian zaman Presiden SBY ini. Mulyanto menambahkan di tengah pandemi Covid-19, dimana keuangan negara semakin tertekan, Pemerintah perlu melakukan efisiensi keuangan, salah satunya dengan menanggulangi kebocoran BBM.

Pemerintah jangan anggap remeh program digitalisasi nozzle ini. Dengan penggunaan nozzle digital ini Pemerintah dapat memantau efisiensi dan efektifitas penyaluran subsidi BBM yang nilainya sangat besar. "Pemerintah harus bertindak tegas, kalau memang serius. Tenggat waktu implementasi program ini kurang dari sebulan lagi. Kalau kemudian mundur lagi patut diduga ada pihak tertentu di Pemerintah yang tidak ingin program ini terlaksana. Bisa jadi pihak tersebut bagian dari penikmat kebocoran anggaran subsidi BBM," tandas Sekretaris Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS.