Pemerintah Perlu Memperhatikan Skema Distribusi Minyak Goreng Murah

satunusantaranews, Surabaya - Penerapan minyak goreng satu harga, Rp14.000 per liter patut disambut baik. Hanya saja, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap pemerintah juga memperhatikan skema pendistribusian minyak goreng murah tersebut. Dengan kata lain, pemerintah harusnya mengantisipasi panic buying masyarakat.

"Penetapan satu harga minyak goreng Rp14.000 per liter ini sangat membantu masyarakat. Hanya saja, kondisi ini menyebabkan panic buying. Apalagi ibu-ibu, karena mereka takut tidak kebagian. Bahkan mereka rela mengantre sebelum toko buka," katanya, di sela kunjungan di dapil Surabaya (25/1).

Senator Jawa Timur itu berharap pemerintah membuat skema pendistribusian untuk menghidari panic buying. Pemerintah perlu membuat skema pendistribusian agar tidak terjadi kepanikan. Pemerintah juga harus memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa minyak goreng satu harga ini beredar di setiap pasar.

Menurut LaNyalla, harga minyak goreng di pasar-pasar tradisional masih berkisar Rp 20 ribu. Hal ini yang menyebabkan masyarakat menyerbu toko-toko ritel. Pengawasan harus dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Pastikan agar tidak terjadi penimbunan atau penyalahgunaan pendistribusian. Sehingga stok minyak goreng lebih sedikit dari kebutuhan masyarakat, jadi tidak berimbang," katanya.