satunusantaranews, Jakarta – Sebagai upaya percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Pemerintah mendorong adanya percepatan pengembangan sagu nasional melalui pemberdayaan masyarakat sagu di seluruh Indonesia. Sekaligus berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan dari usaha pengelolaan sagu dan meningkatkan produktivitas sagu masyarakat.
Untuk meningkatkan produktivitas tanaman sagu di Papua, Pemerintah perlu meningkatan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat adat yang secara langsung melakukan kegiatan produksi tanaman sagu di tanah ulayat yang dikelola, tutur Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud dalam Webinar Memberdayakan Masyarakat Sagu di Indonesia (07/12), di Jakarta.
Salah satu langkah yang perlu ditempuh, lanjut Musdhalifah, adalah melakukan pengelolaan sagu secara berkelanjutan, penataan hutan sagu, serta pemanfaatan sagu dengan cara mekanis guna meningkatkan rendemen sagu masyarakat.
Pemerintah juga mengharapkan adanya peningkatan nilai tambah dari produk sagu yang dihasilkan oleh masyarakat untuk diolah menjadi berbagai makanan olahan. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah, dan Transmigrasi bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dapat mendorong dan membina Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kerja sama ini dilakukan guna memanfaatkan dana desa sebagai modal awal untuk melakukan kegiatan pengolahan sagu.
“Adanya branding dan pengemasan yang baik, juga menjadi faktor penting dalam menarik minat masyarakat dalam meningkatkan konsumsi sagu,” ujar Deputi Musdhalifah.
Menurutnya, Kementerian Pertanian juga perlu berperan aktif dalam mendukung dan membina Unit Pengolahan Hasil (UPH) sagu di sentra sagu Indonesia. Beberapa tempat pengolahan sagu tersebut telah melakukan pengolahan secara mekanis.
“Adanya UPH ini, dapat meningkatkan produktivitas sagu yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani serta meningkatkan semangat petani untuk tetap melakukan pengelolaan sagu yang merupakan salah satu warisan Bangsa Indonesia,” terang Musdhalifah.
Namun kerjasama dari semua pihak juga sangat diperlukan dalam melakukan pengembangan produk olahan sagu untuk penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Upaya ini juga sebagai langkah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi berbasis pemanfaatan potensi sumber daya alam daerah yang secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan digelarnya Webinar ini, Musdhalifah berharap dapat menyatukan seluruh pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, akademisi, swasta serta masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam pengembangan sagu nasional. Ia juga kembali menegaskan bahwa langkah tersebut juga merupakan bagian dari upaya percepatan PEN.
Selain itu, pengembangan sagu nasional merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam pengembangan industri berbasis perkebunan. Hal ini diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
Pengelolaan sagu di Indonesia sangat terkait dengan tanah ulayat masyarakat, pemanfaatan hutan sagu di kawasan hutan, peningkatan ekonomi masyarakat, serta pemenuhan sagu sebagai bahan baku industri. Untuk itu, pengembangan sagu nasional tidak hanya memfokuskan pada aspek pemenuhan pasokan pangan sehat masyarakat, melainkan pada aspek sosial dan kebudayaan masyarakat sekitar.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, total potensi luas lahan sagu Indonesia sebesar 5,4 juta hektare. Namun lahan sagu yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan produksi sagu hanya sekitar 318.563 hektare atau hanya sekitar 6% dengan rata-rata produktivitas sebesar 1,48 ton/hektare/tahun.
Provinsi Riau memiliki rata-rata produktivitas terbesar, yaitu 4,98 ton/hektare/tahun, sementara rata-rata produktivitas terkecil dimiliki oleh Provinsi Papua dan Papua Barat dengan angka 0,43 ton/hektare/tahun.
Turut hadir dalam Webinar ini Kepala BNPB dan Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Mondardo; Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto; Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT, Samsul Widodo; Kadis Perindagkop UKM dan Naker Provinsi Papua, Laduani Ladamay; dan Asdep Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kemenko Perekonomian, Edy Yusuf.
Leave a Comment