Pernyataan Rionald Silaban Menyesatkan dan Jahat | Andri Tantang minta Tunjukkan Rekening Koran Asli Bank Centris Internasional

Jakarta, satunusantaranews.co.id – Andri Tedjadharma, salah satu pemegang saham Bank Centris Internasional, kembali mempertanyakan logika dan dasar hukum yang digunakan oleh pemerintah dan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam upaya penagihan terhadap dirinya. Ia menilai langkah-langkah yang diambil tersebut tidak hanya ngawur, tapi juga mencerminkan kesewenang-wenangan.

“Bayangkan saja, dua hasil audit yang justru menguntungkan saya malah dijadikan dasar untuk menetapkan utang yang sangat besar. Ini benar-benar gila dan ngawur!” ujar Andri.

Andri juga menyoroti pernyataan Ketua PUPN merangkap Dirjen DJKN, Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, yang menuduhnya menikmati dana BLBI dan menghalangi penagihan.

“Dia membangun narasi seolah-olah saya telah mengambil uang rakyat dan mencoba menghambat pengembalian, karena rakyat butuh untuk pembangunan. Pernyataan ini menyesatkan dan jahat. Yang benar, saya korban dari oknum pemerintah sendiri yang tidak membayar atas promes nasabah sebesar Rp492 milyar dan menggelapakan jaminan lahan seluas 452 hektar,” ujarnya dengan nada emosi karena melihat upaya pemerintah menghasut rakyat.

“Gugatan yang saya ajukan selama ini justru untuk membongkar kesalahan dan kecurangan yang terjadi dalam proses PKPS dan penanganan aset,” lantangnya.

Andri pun menantang Rionald Silaban untuk membuktikan ucapannya dengan menunjukkan rekening koran Bank Centris Internasional yang telah dimintanya sejak 1998 silam. “Kalau bicara tidak bisa membuktikan Andri Tedjadharma menerima uang dengan menunjukkan rekening koran asli BCI, itu namanya fitnah yang keji,” pungkasnya.

Lebih jauh lagi, Andri Kembali menyoal salinan kasasi yang digunakan Satgas BLBI dan KPKNL menyita harta pribadinya,  sebagai perbuatan keji. “Mahkamah Agung sendiri telah menerbitkan surat resmi yang menyatakan tidak pernah menerima permohonan kasasi dari BPPN atas perkara Centris. Ini sudah sangat jelas, pemerintah sewenang-wenang dan melakukan perbuatan melawan hukum,” pungkas Andri.