Pertumbuhan Ekonomi di Tahun 2022 Diperkirakan Berkisar 5-5,5%

satunusantaranews, Jakarta – Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan dan pandangan pemerintah atas RUU APBN 2022, diantaranya pertumbuhan ekonomi, belanja, penerimaan, hingga ancaman terjadinya pengangguran di tahun mendatang. Pertumbuhan ekonomi di Tahun 2022 diperkirakan berada di kisaran 5-5,5%.

Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan bersama MPR RI yang merupakan agenda rutin jelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) secara virtual melalui Aplikasi Zoom Meeting (16/8).

“Pemerintah tetap optimis terhadap pertumbuhan ekonomi kita di tahun mendatang, namun harus tetap waspada karena perkembangan Covid-19 masih sangat dinamis. Kita akan menggunakan seluruh sumber daya, analisis ilmiah, dan pandangan ahli untuk terus mengendalikan pandemi Covid-19. Dengan demikian, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta terus dipercepat dan diperkuat,” kata Jokowi dalam pidato RAPBN 2022 di gedung DPR/MPR.

Merespon pidato kenegaraan tersebut, Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri meminta masyarakat tetap berhati-hati dalam menyikapi perbaikan pengendalian pandemi Covid-19. Ia berharap agar pemerintah daerah mampu mengidentifikasi dan merencanakan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi, guna membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dalam rangka percepatan penyerapan anggaran untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat.

Sejak 2020, pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan terhadap kondisi kesehatan dan perekonomian. Oleh karena itu, percepatan penyerapan anggaran sangat penting untuk mendorong laju ekonomi di daerah, ucap Hasan Basri. Di lain pihak ia juga meminta agar masyarakat harus tetap waspada dan berhati-hati dalam menyikapi tren saat ini.

“Kita tetap harus selalu waspada menghadapi varian yang sangat menular,” ujar Hasan Basri.

Lebih jauh Hasan Basri menyatakan bahwa dengan adanya defisit tahun 2021 sangatlah tepat jika anggaran lebih menyentuh pada keberlanjutan fiskal. Namun di sisi lain, rasionalisasi belanja negara yang memiliki kualitas spending better, ditandai dengan belanja yang efisien, produktif, menghasilkan multiplier effect perekonomian, dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Komitmen kita untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang dalam batas dapat terkendali. Adapun, defisit anggaran tahun 2022 kami meminta kepada pemerintah agar dikelola secara transparan, aman dan hati-hati serta dengan memperhatikan dan menjaga prinsip fiskal berkelanjutan,” tutup Hasan Basri.