Pilkada Di Tengah Pandemi, Menko Polhukam Rp 5 Trilliun untuk Penunjang Protokol Kesehatan

“Tak kurang Rp 5 triliun tambahan dana. Kita sudah carikan dana dan sudah terpenuhi. Ini digunakan membiayai perlengkapan dan persiapan tambahan sebagai penunjang pelaksanaan Pilkada 2020 yang sesuai protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19."

Mahfud menyampaikannya saat keynote speech dalam webinar bertajuk Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal yang diselenggarakan oleh MMD Initiative.

Hadir dalam webinar ini, Peneliti Utama LIPI Prof Siti Zuhro, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, Peneliti ICW Donal Fariz, dan Direktur Perludem Khoirunnisa. Selain itu, lebih dari 150 peserta webinar antusias mengikuti diskusi soal pilkada serentak ini.

Kembali kata Menko Polhukam, dia mencontohkan, serangkaian protokol kesehatan yang akan dilaksanakan saat Pilkada langsung Desember nanti.

Di antaranya, jumlah pemilih di TPS nanti dibatasi. Selain itu, waktu mencoblos akan terjadwal dan tidak serentak pada jam yang sama. Ini bertujuan mencegah terjadinya kerumunan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena pemilih yang datang serempak.

“Jadi pencoblosan ditentukan jamnya. Setiap warga ada jadwalnya masing-masing. Sehingga tak ada yang berdesak-desakan,” tambah Mahfud yang juga Dewan Pembina MMD Initiative ini.

Selanjutnya, seluruh petugas TPS dilengkapi alat pelindung diri (APD) dan seluruh pemilih akan diberi sarung tangan.

“Nanti digunakan saat memilih. Selesai mencoblos sarung tangannya dibuang, disediakan tempat untuk ini. Tentu saja tetap harus memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan. Nanti di TPS disediakan tempat cuci tangan dan ada pula tenaga medis jika sewaktu-waktu diperlukan,” tandasnya.

Sekadar diketahui, Pilkada serentak 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Sebelumnya, pemungutan suara pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat pandemi Covid-19, pencoblosan diundur hingga 09 Desember 2020.

Sementara itu, Direktur MMD Initiative Asmai Ishak mengungkapkan, perlu ditinjau impelementasi justice and democracy di Indonesia melalui Pilkada serentak yang telah berlangsung beberapa kali ini. Apalagi, pemilihan langsung kali ini dalam kondisi yang berbeda,yakni di tengah keprihatinan pandemi Corona Covid-19.

Melalui webinar ini, Asmai berharap ada masukan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu meningkatkan kontribusi dan partisipasi, atau keterlibatan masyarat dalam Pilkada langsung di tengah pandemi Desember nanti.

“Dan harapannya Pilkada meski dalam kondisi pandemi melahirkan pemimpin lokal yang dibutuhkan daerah. Kondisi pandemi jangan sampai semakin memperparah dan membelokkan tujuan Pilkada langsung, yakni demokrasi berkualitas, yang berkeadilan dan berkeadaban,” kata Asmai.