PPKM Tak Efektif, Minta Pemda Sanksi Tegas Pelanggar Prokes

satunusantaranews, Jakarta - Langkah pemerintah yang menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dinilai kurang efektif tanpa sanksi tegas. Angka Corona pun sudah tembus 1 juta. Ketua DPD RI menyarankan pemerintah daerah siapkan sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan.

Kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia yang sudah menembus angka 1 juta, membuat Ketua DPD RI, AA LaNyalla  prihatin. Ia berharap pemerintah menyiapkan langkah yang konkret untuk mengatasi pandemi yang semakin berlarut-larut.

"Sudah beberapa pekan PPKM dijalankan. Namun hasilnya kurang efektif. Karena jumlah kasus Covid-19 tidak mampu ditekan. Masyarakat pun seperti mengabaikan protokol kesehatan," tuturnya, Selasa (26/1).

LaNyalla memberikan contoh PPKM Jawa Timur yang menjaring 1,9 juta pelanggar prokes. Menurutnya, fakta ini menunjukan masyarakat tidak peduli dengan wabah yang sedang melanda.

"Hal ini sangat kita sayangkan, langkah pertama untuk memutus mata rantai itu adalah dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan," ujarnya.

Oleh karena itu, LaNyalla mengingatkan para kepala daerah untuk lebih tegas menerapkan sanksi ketat bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Ayo kita sama-sama menerapkan 3M, sama-sama kita putus pandemi Covid-19. Karena kondisi saat ini sudah semakin buruk. Jika semua lapisan masyarakat patuh prokes, saya yakin wabah ini melandai.