Presiden Tidak Boleh Membiarkan Menterinya Terlibat Dalam Bisnis PCR

satunusantaranews, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, meminta Presiden Joko Widodo menindak Menteri yang diduga terlibat dalam bisnis PCR. Presiden tidak boleh membiarkan Menteri yang dipimpinnya ikut terlibat dalam bisnis ini karena dapat mengganggu upaya Pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19.

“Presiden jangan membiarkan isu PCR ini berkembang berlarut-larut karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi Covid-19. Membangun kepercayaan publik itu kan tidak mudah,” tegas Mulyanto.

Mulyanto menilai tindakan menteri yang ikut berbisnis alat tes PCR tidak etis. Apalagi menteri yang terlibat dalam bisnis ini punya kewenangan mengatur kebijakan penanggulangan Covid-19. Sehingga besar kemungkinan kebijakan yang dibuat diatur sedemikian rupa agar menguntungkan bisnisnya.

"Negara bisa bangkrut kalau mental menterinya seperti ini. Menteri itu jabatan publik. Jadi siapapun yang menjabat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan kelompok bisnisnya,” jelas Mulyanto.

Mulyanto mensinyalir konflik kepentingan (versted interest) dalam program penanggulangan Covid-19 sudah lama terjadi. Sebelumnya dalam kasus riset dan produksi vaksin Merah Putih, adanya konflik kepentingan juga sudah terasa.

Riset vaksin Merah Putih yang dilakukan Universitas Airlangga, di bawah kordinasi BRIN dalam konsorsium riset Covid-19 terkesan lambat. Padahal WHO sudah memberi lampu hijau akan ikut terlibat dalam pemantauan uji klinisnya. BPOM juga menyambut baik persiapannya.

Namun karena ditengarai ada kepentingan pihak tertentu maka proses riset dan produksi vaksin inovasi anak bangsa ini menjadi lama. Diperkirakan vaksin Merah Putih ini baru bisa diproduksi pada Juli 2022. Keterlambatan itu ditengarai karena Menteri Luhut menggadang-gadang masuknya produsen vaksin China untuk diproduksi massal di Indonesia, yang juga direncanakan pada waktu yang bersamaan dengan produksi Vaksin Merah Putih.

"Ini kan terkesan ada bias kebijakan. Publik menduga ada udang di balik batu. Karena di saat fase krusial kita mengembangkan vaksin anak bangsa, justru yang dipromosikan adalah vaksin asing yang akan dibangun di dalam negeri. Ini kan kontradiktif,” ujar Mulyanto.

Seharusnya, lanjut Mulyanto, Pemerintah mendahulukan produk inovasi anak bangsa, agar menjadi tuan di negeri sendiri. Bukan melulu terlena pada produk impor. Jadi kalau para pejabat punya versted interest dan ikut bisnis Covid-19, mana mungkin penanggulangan Covid-19 di Indonesia bisa cepat selesai. Karenanya Presiden harus mengambil tindakan tegas soal ini, tandas Mulyanto.