Satunusantaranews–Ruteng, Pengembangan PLTP Ulumbu tahap dua di wilayah Poco Leok yang sedang sekarang memasuki tahap pengukuran lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai tetap mendapat perlawanan dari pihak yang menolak kehadiran Proyek Stategis Nasional (PSN).
Penolakan yang terkini datang dari komunitas adat gendang Lungar, Tere, Jong, Mucu, Mocok, Nderu, Cako, Gerak, Mori, Ncamar, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, NTT.
Komunitas adat gendang termaksud kali ini menyurati pimpinan Bank Kreditanstatf Fur Wiederaufbau di Frankfurt Jerman tertanggal 5 Juli 2023 nomor-nomor surat 001/KMAP/VII/2023, perihal : Penegasan penolakan geothermal poco leok soft copy diterima media ini, Selasa 18 Juli 2023.
Isi Surat termaksud diantaranya pada butir 6 menyampaikan bahwa kami masyarakat 10 gendang di wilayah Poco Leok, mendesak pihak Bank Kreditanstatf Fur Wiederaufbau untuk tidak kendukung pendanaan Proyek pengembangan Geothermal Poco Leok karena tidak ada persetujuan bebas dari kami (free, prior, and informed consent) dan sangat mengancam kehidupan kami.
Terkait dengan hal itu, tentu menjadi kepedulian media ini untuk check and re-check tentang apa yang sesungguhnya terjadi di Poco Leok setelah surat itu dikirim dan tembusan kemana-mana termasuk Lembaga tertinggi Negara yaitu DPR Republik Indonesia sampai juga pers di Negara ini.
Rabu 19 Juli 2023 kami mendatangi kediaman Raimundus Wajong salah satu tokoh masyarakat Lungar pada kediaman di Wae Koe Kecamatan Satar Mese.
Terkait Surat yang ditujukan kepada Bank Kreditanstatf Fur Wiederaufbau itu, beliau sangat menyesalkan dan hal ini adalah sebuah upaya yang sangat kurang etis sebab yang menanda tangani Surat itu seolah representasi masyarakat Poco Leok.
“Sebagai salah satu tokoh adat Lunggar, sungguh menyesalkan terkait surat itu, mereka yang menanda tangani surat itu bukan termasuk pemilik lahan dan mereka tidak bisa mengatasnamakan perwakilan gendang. Atas dasar apa jika mereka sebagai perwakilan gendang ?” tanya retoris
Dengan penuh semangat Raimundus tegaskan, “Jika mereka sebagai pribadi itu lebih baik, karena jika membawa nama gendang akan berdampak yang negatif ke depannya sebab tidak semua orang di gendang – gendang yang di wakili oleh mereka yang menanda tangani surat yang menolak geothermal, mereka sudah menjerumuskan gendang kedalam konflik. Perlu diingat bahwa lahan lokasi titik geothermal adalah lahan pribadi dan bukan lahan adat/lingko” tegasnya.
Lebih lanjut kata dia, semua ini terjadi akibat dari provokasi yang dilakukan oleh lembaga JPIC SVD Ruteng pimpinan pastor Katolik Simon Suban Tukan, dia dalangnya. Beliau membeberkan peran pimpinan JPIC itu;
“Tahapan eksploitasi/ekspoitasi geothermal tahap survey, sosialiasi berjalan sangat kondusif dan pada tahap pengukuran lahan untuk akses jalan ke penetapan lokasi, muncul JPIC di Poco Leok melalui unit usaha Koperasi Simpan Pinjam Spririt Souverdia di wilayah Poco Leok, dan sejak itu gelombang penolakan terhadap Geothermal sangat masif, dengan demikian Pimpinan JPIC SVD adalah dalang atau provokator yang memprovokasi penolakan terhadap Geothermal Poco Leok” kesalnya.
Terkait keterlibatan pastor Simon Suban Tukan yang mengatur semua hal dalam penolakan itu seperti; mengatur demonstrasi kehadiran Bupati Manggarai Hery L.Nabit waktu lalu dan aksi penghadangan tim pengukuran tanah dari BPN serta mungkin juga membuat Surat kepada Bank Kreditanstatf Fur Wiederaufbau, Mundus Wajong berpendapat;
“Pimpinan JPIC SVD (Simon S.Tukan) yang merusak tatanan hidup kami sebagai warga Poco Leok, dia sudah membentur relasi kami contoh antar keluarga pemilik lahan dengan komunitas adat gendang. Kami mendambakan perbaikan mutu hidup kami pada masa yang akan datang dengan hadirnya Geothermal sebagai berkat Tuhan untuk kami di wilayah ini, olehnya kepada pihak otoritas gereja Katolik di Keuskupan Ruteng dalam hal ini YM. Uskup Ruteng untuk segera menarik peran pemimpin JPIC SVD dan kegiatan KSP Spririt Soverdi pada wilayah Poco Leok.
Leave a Comment