satunusantaranews, Jakarta – Jika ingin meredam laju resesi ekonomi, desak pemerintah untuk mengerahkan segala upaya menyelamatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Resesi tidak akan berkepanjangan apabila UMKM bangkit dan kembali berputar usahanya, demikian dingkapkan Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak dalam keterangannya (8/8).
“Pemerintah harus all out membantu UMKM agar bangkit. Jika dianggap unbankable, bantu dan bimbing sehingga mereka layak mendapat bantuan modal atau kredit dari perbankan.”
Ditegaskan Amin, jangan biarkan UMKM terus bertumbangan karena mereka kesulitan mengakses dana stimulus atau modal kerja.
Seperti diketahui, jumlah UMKM yang sudah memperoleh bantuan modal kerja sampai awal Agustus 2020 baru 617.324 debitur atau sekitar 0,96 persen dari total 64 juta UMKM.
Padahal, pemerintah sudah menempatkan dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp 30 triliun.
Harapannya Himbara mampu meningkatkan kredit yang dimodali pemerintah menjadi Rp 90 triliun selama tiga bulan.
Selain itu, akibat lambatnya realisasi program PEN membuat banyak UMKM harus berusaha mencari permodalan sendiri.
Beberapa di antaranya bahkan memilih untuk tutup sementara karena tak bisa mengakses pembiayaan murah.
“Padahal dengan dengan bangkitnya UMKM, laju penurunan ekonomi nasional dari sisi pengeluaran bisa diredam, karena UMKM menjadi sandaran bagi 90 persen tenaga kerja nasional,” tutur Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.
Amin menyayangkan minimnya terobosan pemerintah dalam membangkitkan perekonomian Indonesia, padahal pemerintah punya segala hal yang dibutuhkan untuk menahan anjloknya ekonomi nasional.
Menurutnya, anggaran pemulihan ekonomi yang sangat besar dengan dana stimulus mencapai Rp 695,2 triliun, hingga awal Agustus ini baru terserap 20 persen saja.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistika (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Quartal II/2020 mengalami kontraksi (minus) 5,32 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Artinya Indonesia berada diambang resesi, jika pada Quartal III nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali minus, maka mimpi buruk itu menjadi kenyataan.
BPS juga melansir konsumsi masyarakat anjlok hingga minus 6,51 persen karena daya beli masyarakat yang terus menurun. Jika dibedah, pada quartal I lalu, daya beli masyarakat anjlok sebesar 50 persen akibat pandemi COVID-19.
BPS pun merilis, tingkat konsumsi rumah tangga minus 5,51 persen, konsumsi pemerintah minus 6,9 persen, dan konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) minus 7,76 persen.
Disisi lain, pertumbuhan industri transportasi dan sektor akomodasi dan industri makanan dan minuman tercatat kontraksi (minus) 29,22 persen dan minus 22 persen, pungkas legislator dari dapil Jawa Timur IV ini.
Leave a Comment