Repatriasi 91 Satwa Endemik Indonesia ‘Reptil, Mamalia, dan Aves’ dari Filipina

Satwa-satwa yang sebelumnya diselundupkan ke Filipina tersebut, diberangkatkan dari Davao Filipina 27 Juli 2020 pukul 19.00 waktu Davao dan tiba di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, 30 Juli 2020 pukul 06.00 WITA.

 

 

Hadir dalam penerimaan satwa-satwa tersebut Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani, bersama Walikota Bitung Maximiliaan J. Lomban, dan Kepala BKSDA Sulawesi Utara Noel Layuk Allo.

Mewakili KLHK, Rasio Sani menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung upaya penyelamatan satwa ini, terutama kepada Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI di Jenewa, Manila, Davao serta Direktorat Astara, Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai), Kementerian Pertanian (Badan Karantina Hewan dan Direktorat kesehatan Hewan), Pemerintah Kota Bitung, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-per-satu, termasuk dengan Yayasan Masarang (PPS Tasikoki).

 

Rasio Sani menyampaikan bahwa inisiasi repatriasi dilakukan oleh Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK Indra Exploitasia, yang juga Management Authority (MA) CITES Indonesia.

 

 

Repatriasi bermula saat Direktur KKH Indra menerima informasi dari MA CITES Filipina tentang adanya satwa yang disita pada tanggal 8 April 2019 dan perlu konfirmasi asal satwa. Hasil identifikasi jenis satwa asal-usul satwa tersebut dari Indonesia wilayah timur antara lain Walabi, Kasuari dan Julang Papua, jelasnya.

Dan repatriasi dapat dilakukan menindaklanjuti Putusan Pengadilan Matic City dimana pada tanggal 14 Oktober 2019 telah memerintahkan Pemerintah Filipina untuk mengembalikan 134 satwa yang masih hidup kepada Pemerintah Indonesia.

 

 

Sesuai dengan Article VII of the Convention dan Resolusi CITES Conf. 17.8 dan setelah pertemuan bilateral antara MA CITES Indonesia dengan MA CITES Filipina, kedua pihak menyepakati untuk memulangkan satwa liar tersebut ke Indonesia.

 

“Keberhasilan repatriasi ini atas kerjasama banyak pihak seperti Ditjen KSDAE KLHK, Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI di Jenewa, Manila, Davao serta Direktorat Astara, Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai), Kementerian Pertanian (Badan Karantina Hewan dan Direktorat kesehatan Hewan), Pemerintah Kota Bitung, dan Yayasan Masarang (PPS Tasikoki),” ujar Dirjen Gakkum Rasio Sani.

 

Rasio Sani mengungkapkan bahwa Repratriasi kali ini merupakan jumlah terbesar yang berhasil dilakukan. Repatriasi atau pengembalian 91 satwa ini menunjukkan bahwa komitmen dan konsistensi pemerintah dalam menyelamatkan kekayaan kehati Indonesia.

 

“Kami tidak akan berhenti mengejar pelaku kejahatan perburuan dan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa. Kejahatan perdangan satwa ilegal ini merupakan kejahatan transnational melibatkan aktor linras negara. Untuk itu berbagau kerja sama Internasional kita lakukan, termasuk terkait dengan pemulangan satwa ini,” tegasnya.

 

Pemerintah terus mempelajari berbagai modus operandi perdagangan ilegal satwa ini, termasuk terus memonitor perdagangan melalui online. Selain juga telah bekerjasama dengan berbagai negara untuk menghentikan kejahatan transnasional seperti ini termasuk dengan pihak INTERPOL.

 

 

Dalam beberapa tahun ini sudah lebih dari 300 kasus kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa berhasil ditindak oleh KLHK. Ancaman pelaku kejahatan ini adalah pidana penjara 5 (lima) tahun, tambahnya.

 

Selanjutnya Dirjen Gakkum dan Walikota Bitung meninjau Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoki untuk proses pemulihan sebelum dilepasliarkan ke habitat alaminya.