satunusantaranews, Jakarta – Dalam RPJMN 2020-2024 Pemerintah telah menargetkan peningkatan Rumah Tangga yang menempati rumah layak dari semula 56% menjadi sebesar 70% atau ekuivalen dengan 11 Juta Rumah Tangga, jelas Menteri Basuki secara daring pada Indonesia Housing Forum bertajuk “Building Forward Better for Inclusive Housing (14/10).
Oleh karenanya, Menteri PUPR mengajak Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) untuk terus terlibat aktif dalam pembangunan perumahan di Indonesia, termasuk melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai inovasi pembiayaan untuk mengurangi gap pendanaan APBN dalam pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Program Strategis Nasional (PSN).
Penyediaan perumahan yang aman, terjangkau, dan layak bagi kesehatan serta kesejahteraan untuk seluruh elemen masyarakat merupakan agenda penting bagi pemerintah Indonesia. Untuk itu perlu dikembangkan konsep hunian inklusif yang menekankan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat termasuk untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan termasuk untuk penurunan stunting tidak cukup dilakukan dengan bantuan sosial, tetapi membutuhkan dukungan keterlibatan masyarakat melalui sektor perumahan, air bersih, dan sanitasi yang diimplementasikan Kementerian PUPR lewat program Padat Karya Tunai.
Upaya yang telah dilakukan Kementerian PUPR antara lain melalui Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya, yang dipadukan dengan penyediaan air bersih dan sanitasi melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dalam satu pendekatan kawasan.
Selain itu juga melalui dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk MBR, tutur Menteri Basuki.
Menteri Basuki juga mengingatkan kepada para pengembang perumahan untuk terus berkomitmen dalam membangun rumah yang berkualitas dengan mutu bangunan sesuai standar termasuk dalam perumahan bagi MBR.
Leave a Comment